"PKS Ini Partai yang Tak Punya Logika"

Kompas.com - 14/06/2013, 17:08 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mempertanyakan keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam merespons polemik tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini. PKS, sebut Saan, terkesan hanya mengakal-akali isi kontrak koalisi.

"PKS ini ngakal-ngakalin, saya bingung. Sudah enggak ada lagi logikanya ini partai," tukas Saan di Kompleks Parlemen, Jumat (14/6/2013).

PKS menyatakan tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Meski bertentangan dengan kesepakatan koalisi, PKS tetap akan berada dalam barisan koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan. Namun, PKS mempersilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggunakan hak prerogatifnya jika ingin mendepak PKS.

Saan menilai, ada keanehan dalam logika yang digunakan PKS, yang juga menyatakan keinginan menterinya tetap berada di kabinet sekalipun PKS didepak. Menurut Saan, sikap PKS tidak sejalan dengan konsep koalisi yang telah disepakati sejak 2009 lalu.

"Keberadaan menteri di kabinet itu adalah representasi dari mereka yang berkoalisi. Maka, ketika keluar dari koalisi, mereka otomatis harus menarik koalisinya. Jangan dibuat hal yang berbeda antara parlemen dengan kabinet," kata Saan.

Sikap PKS lain yang dinilai Saan "tidak jelas" adalah terkait penolakan kenaikan harga BBM. Di satu sisi, PKS menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Tetapi, di sisi lain, menteri-menteri PKS justru mendukung kebijakan itu. PKS berdalih menteri-menteri PKS merupakan bagian terpisah dari partai.

"Saya rasa ini memang strategi PKS dibuat pusing begini. Tapi, kami sendiri meminta PKS tahu dirilah untuk mundur dari koalisi," tutur Saan.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS telah menggelar rapat untuk menentukan sikap partai terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hasilnya, PKS tetap menolak renacana tersebut. Tetapi, PKS juga tak akan mengambil keputusan untuk hengkang dari koalisi.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahud mengatakan, berdasarkan kontrak koalisi, tak ada keharusan partai yang berbeda pendapat untuk hengkang dari koalisi.

"Itu kan bisa, bukan harus (keluar). Silakan kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya," ujar Hidayat.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

    Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

    Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

    Nasional
    Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

    Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

    Nasional
    Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

    Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

    Nasional
    Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

    Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

    Nasional
    Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

    Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

    Nasional
    Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

    Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

    Nasional
    Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

    Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

    Nasional
    AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

    AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

    Nasional
    Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

    Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

    Nasional
    Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

    Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

    Nasional
    Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

    Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

    Nasional
    Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

    Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

    Nasional
    Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

    Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

    Nasional
    Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

    Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X