"PKS Ini Partai yang Tak Punya Logika"

Kompas.com - 14/06/2013, 17:08 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mempertanyakan keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam merespons polemik tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini. PKS, sebut Saan, terkesan hanya mengakal-akali isi kontrak koalisi.

"PKS ini ngakal-ngakalin, saya bingung. Sudah enggak ada lagi logikanya ini partai," tukas Saan di Kompleks Parlemen, Jumat (14/6/2013).

PKS menyatakan tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Meski bertentangan dengan kesepakatan koalisi, PKS tetap akan berada dalam barisan koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan. Namun, PKS mempersilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggunakan hak prerogatifnya jika ingin mendepak PKS.

Saan menilai, ada keanehan dalam logika yang digunakan PKS, yang juga menyatakan keinginan menterinya tetap berada di kabinet sekalipun PKS didepak. Menurut Saan, sikap PKS tidak sejalan dengan konsep koalisi yang telah disepakati sejak 2009 lalu.

"Keberadaan menteri di kabinet itu adalah representasi dari mereka yang berkoalisi. Maka, ketika keluar dari koalisi, mereka otomatis harus menarik koalisinya. Jangan dibuat hal yang berbeda antara parlemen dengan kabinet," kata Saan.

Sikap PKS lain yang dinilai Saan "tidak jelas" adalah terkait penolakan kenaikan harga BBM. Di satu sisi, PKS menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Tetapi, di sisi lain, menteri-menteri PKS justru mendukung kebijakan itu. PKS berdalih menteri-menteri PKS merupakan bagian terpisah dari partai.

"Saya rasa ini memang strategi PKS dibuat pusing begini. Tapi, kami sendiri meminta PKS tahu dirilah untuk mundur dari koalisi," tutur Saan.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS telah menggelar rapat untuk menentukan sikap partai terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hasilnya, PKS tetap menolak renacana tersebut. Tetapi, PKS juga tak akan mengambil keputusan untuk hengkang dari koalisi.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahud mengatakan, berdasarkan kontrak koalisi, tak ada keharusan partai yang berbeda pendapat untuk hengkang dari koalisi.

"Itu kan bisa, bukan harus (keluar). Silakan kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya," ujar Hidayat.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dampak Pandemi Covid-19, Masyarakat Kembali Hidupkan Jamu Tradisional

    Dampak Pandemi Covid-19, Masyarakat Kembali Hidupkan Jamu Tradisional

    Nasional
    Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

    Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

    Nasional
    Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

    Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

    Nasional
    La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

    La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

    Nasional
    KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

    KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

    Nasional
    Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

    Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

    Nasional
    Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

    Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

    Nasional
    Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

    Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

    Nasional
    Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

    Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

    Nasional
    Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

    Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

    Nasional
    Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

    Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

    Nasional
    Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

    Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

    Nasional
    Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

    Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

    Nasional
    UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

    UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

    Nasional
     Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

    Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X