"PKS Ini Partai yang Tak Punya Logika"

Kompas.com - 14/06/2013, 17:08 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mempertanyakan keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam merespons polemik tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini. PKS, sebut Saan, terkesan hanya mengakal-akali isi kontrak koalisi.

"PKS ini ngakal-ngakalin, saya bingung. Sudah enggak ada lagi logikanya ini partai," tukas Saan di Kompleks Parlemen, Jumat (14/6/2013).

PKS menyatakan tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Meski bertentangan dengan kesepakatan koalisi, PKS tetap akan berada dalam barisan koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan. Namun, PKS mempersilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggunakan hak prerogatifnya jika ingin mendepak PKS.

Saan menilai, ada keanehan dalam logika yang digunakan PKS, yang juga menyatakan keinginan menterinya tetap berada di kabinet sekalipun PKS didepak. Menurut Saan, sikap PKS tidak sejalan dengan konsep koalisi yang telah disepakati sejak 2009 lalu.

"Keberadaan menteri di kabinet itu adalah representasi dari mereka yang berkoalisi. Maka, ketika keluar dari koalisi, mereka otomatis harus menarik koalisinya. Jangan dibuat hal yang berbeda antara parlemen dengan kabinet," kata Saan.

Sikap PKS lain yang dinilai Saan "tidak jelas" adalah terkait penolakan kenaikan harga BBM. Di satu sisi, PKS menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Tetapi, di sisi lain, menteri-menteri PKS justru mendukung kebijakan itu. PKS berdalih menteri-menteri PKS merupakan bagian terpisah dari partai.

"Saya rasa ini memang strategi PKS dibuat pusing begini. Tapi, kami sendiri meminta PKS tahu dirilah untuk mundur dari koalisi," tutur Saan.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS telah menggelar rapat untuk menentukan sikap partai terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hasilnya, PKS tetap menolak renacana tersebut. Tetapi, PKS juga tak akan mengambil keputusan untuk hengkang dari koalisi.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahud mengatakan, berdasarkan kontrak koalisi, tak ada keharusan partai yang berbeda pendapat untuk hengkang dari koalisi.

"Itu kan bisa, bukan harus (keluar). Silakan kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya," ujar Hidayat.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jubir Luruskan Pernyataan Luhut agar Pemeriksaan Edhy Prabowo Tak Berlebihan

    Jubir Luruskan Pernyataan Luhut agar Pemeriksaan Edhy Prabowo Tak Berlebihan

    Nasional
    KPAI: 83,68 Persen Sekolah Belum Siap Lakukan Pertemuan Tatap Muka

    KPAI: 83,68 Persen Sekolah Belum Siap Lakukan Pertemuan Tatap Muka

    Nasional
    Sekilas tentang Operasi Tinombala yang Bertugas Menumpas Kelompok MIT Ali Kalora

    Sekilas tentang Operasi Tinombala yang Bertugas Menumpas Kelompok MIT Ali Kalora

    Nasional
    Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

    Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

    Nasional
    Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

    Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

    Nasional
    RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

    RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

    Nasional
    Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

    Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

    Nasional
    Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

    Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

    Nasional
    Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

    Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

    Nasional
    Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

    Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

    Nasional
    PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

    PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

    Nasional
    Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

    Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

    Nasional
    Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

    Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

    Nasional
    Jusuf Kalla Kecam Aksi Teror di Sigi, Minta Polisi Tumpas Tuntas Terorisme

    Jusuf Kalla Kecam Aksi Teror di Sigi, Minta Polisi Tumpas Tuntas Terorisme

    Nasional
    Janji Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

    Janji Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X