Kompas.com - 14/06/2013, 16:54 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Anti Mafia Hutan melaporkan lima kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (14/6/2013). Laporan tersebut merupakan hasil investigasi yang dilakukan koalisi selama enam bulan di tiga provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan.

"Tadi, kami sudah bertemu dengan pimpinan KPK, Pak Busyro Muqoddas dan Zulkarnain. Selain soal lima kasus yang kita laporkan, hari ini juga kita menyampaikan beberapa modus lain korupsi sumber daya alam," kata perwakilan koalisi sekaligus Eksekutif Kampanye Hutan Perkebunan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhadi, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Koalisi terdiri dari Walhi Sumsel, Indonesia Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Sawit Watch.

Menurut Zenzi, lima kasus yang dilaporkan Koalisi ini terdiri dari satu kasus di sektor pertambangan, tiga kasus pada sektor perkebunan, dan satu kasus pada sektor kehutanan. Modus yang ditemukan, menurut Zenzi, pada umumnya adalah penyalahgunaan wewenang dan penyuapan.

Lebih jauh dia menguraikan, kelima kasus tersebut adalah kasus yang diduga melibatkan PTPN VII (Cinta Manis) di Sumatera Selatan yang berpotensi merugikan keuangan negara senilai Rp 4,8 miliar, kasus pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di kawasan Hutan Rawa Gambut Merang-Kepayang yang berpotensi merugikan negara Rp 1,7 triliun, kasus terkait penerbitan izin usaha pertambangan di kota Samarinda senilai Rp 4 miliar, kasus alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Kapuas Hulu yang berpotensi menyebabkan kerugian negara Rp 108 miliar, serta kasus penerbitan izin IUPHHK-HTI di Kalimantan Barat yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 51,5 miliar.

"Berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dikakukan oleh koalisi, sekurangnya terjadi potensi kerugian negara mencapai Rp 2,92 triliun," tambah Zenzi.

Mengenai aktor yang bertanggung jawab atas lima kasus tersebut, Zenzi enggan menyebut namanya. Dia hanya mengungkapkan kalau aktor yang terlibat terdiri dari pejabat di bawah gubernur dan pihak pengusaha. Namun, dalam selebaran yang dibagikan, disebutkan ada menteri atau mantan menteri yang diduga terlibat.

"Tercatat 16 aktor yang terindikasi terlibat dengan latar belakang menteri, mantan menteri, kepala daerah, mantan kepala daerah, pejabat kementerian, pejabat di pemerintah daerah, dan direktur perusahaan," bunyi selebaran tersebut.

Saat dikonfirmasi, Zenzi mengungkapkan kalau pihaknya bukan menemukan keterlibatan menteri, tetapi memperingati menteri agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Zenzi juga mengatakan, pimpinan KPK merespons baik laporan koalisi. Pimpinan KPK, katanya, akan meneruskan laporan tersebut ke bagian pengaduan masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Sasaran Optimalisasi Diversi Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Tiga Sasaran Optimalisasi Diversi Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Nasional
Mengenang Tjahjo Kumolo, Habiskan Separuh Hidupnya di Politik meski Tak Pernah Ingin Jadi Politisi

Mengenang Tjahjo Kumolo, Habiskan Separuh Hidupnya di Politik meski Tak Pernah Ingin Jadi Politisi

Nasional
Kembali Laporkan Adam Deni ke Bareskrim Polri, Sahroni: Tidak Untuk Mempromosikan Diri

Kembali Laporkan Adam Deni ke Bareskrim Polri, Sahroni: Tidak Untuk Mempromosikan Diri

Nasional
Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Nasional
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

Nasional
Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Nasional
Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Nasional
BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

Nasional
Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Nasional
3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

Nasional
Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Nasional
Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Nasional
Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Nasional
Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.