Keberatan, Parpol Punya Waktu 7 Hari

Kompas.com - 14/06/2013, 15:30 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari hasil verifikasi berkas calon anggota legislatif tahap kedua oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), lima partai politik terpaksa harus kehilangan seluruh calegnya dari sejumlah daerah pemilihan (dapil) karena tidak dapat memenuhi kuota keterwakilan 30 persen perempuan dapil tersebut. Bawaslu memberikan waktu sepekan untuk parpol yang keberatan dengan hasil verifikasi yang dirilis KPU terhitung sejak KPU merilis DCS.

"Mereka punya waktu tujuh hari untuk melaporkan kepada kami (Bawaslu) jika merasa tidak menerima keputusan KPU," kata Ketua Bawaslu, Muhammad, saat ditemui di Gedung Bawaslu, Jumat (14/6/2013).

KPU telah mengumumkan hasil verifikasi berkas caleg tahap kedua, Kamis (14/6/2013), melalui situs resminya, www.kpu.go.id, dan hari ini melalui media cetak. Komplain akan ditunggu hingga pekan depan. Jika lewat dari batas tersebut, kedua parpol itu dianggap menerima keputusan KPU.

Sampai saat ini, baru tiga parpol yang melaporkan KPU terkait persoalan ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga parpol tersebut ialah PAN, Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara PKPI dan Partai Hanura belum melaporkan kasus yang menimpa partainya ke Bawaslu.

Seperti diketahui, KPU mencoret lima parpol yang kedapatan tidak dapat memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dapil. Kelima partai itu ialah PPP (Dapil Jawa Barat II dan Jawa Tengah III), PAN (Dapil Sumatera Barat I), Gerindra (Dapil Jawa Barat IX), PKPI (Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI dan NTT I), dan Hanura (Dapil Jawa Barat II).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, syarat keterwakilan perempuan tersebut dilanggar karena ada beberapa caleg perempuan yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang disyaratkan, seperti KTP yang kedaluwarsa atau ijazah yang tidak dilegalisasi. Selain itu, ada juga karena parpol tidak dapat menempatkan caleg perempuan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan (zipper system).

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

    KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

    Nasional
    KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

    KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

    Nasional
    Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

    Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

    Nasional
    KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

    KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

    Nasional
    FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

    FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

    Nasional
    KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

    KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

    Nasional
    UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

    UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

    Nasional
    KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

    KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

    Nasional
    Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

    Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

    Nasional
    Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

    Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

    Nasional
    Menghadirkan Pancasila di Era 'New Normal'

    Menghadirkan Pancasila di Era "New Normal"

    Nasional
    Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

    Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

    Nasional
    Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

    Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

    Nasional
    [UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

    [UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

    Nasional
    BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

    BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X