Kompas.com - 14/06/2013, 15:06 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menilai tak baik kegaduhan yang tengah terjadi di dalam koalisi pemerintahan terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, itu tidak mesti terjadi.

"Apa pun yang gaduh tidak baik. Gaduh apa pun pasti jelek," kata JK di Jakarta, Jumat (14/6/2013), ketika dimintai tanggapan situasi di koalisi pasca-penolakan kenaikan harga BBM oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Meski demikian, JK tidak mau mencampuri tindak lanjut kegaduhan itu lantaran kewenangan berada di Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Zaman dulu tidak terjadi seperti itu," ucapnya.

JK mengkritik sikap pemerintah yang lamban dalam memutuskan kenaikan harga BBM. Akibatnya, kelambanan itu menimbulkan berbagai dampak, seperti aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh di daerah.

"Terlalu lama sih bicaranya. Capek kita bicara BBM. Selama kita anggap perlu, dianggap penting, yah sudah laksanakan saja. Ini kan akibat dari kelambatan," kata JK.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

PKS satu-satunya parpol koalisi yang menolak rencana tersebut dengan berbagai alasan. Meski berseberangan dengan kebijakan pemerintahan, PKS tidak memutuskan keluar dari koalisi. PKS menyerahkan kepada Presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Nasional
    Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

    Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

    Nasional
    KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

    KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

    Nasional
    3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

    3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

    Nasional
    Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

    Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

    Nasional
    Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

    Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

    Nasional
    Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

    Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

    Nasional
    Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

    Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

    Nasional
    Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

    Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

    Nasional
    Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

    Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

    Nasional
    Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

    Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

    Nasional
    Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

    Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

    Nasional
    Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

    Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

    Nasional
    Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

    Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

    Nasional
    JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

    JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.