PKS: Kemungkinan Menteri Pertanian yang Dicopot

Kompas.com - 14/06/2013, 14:51 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Idris Lutfi, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mungkin tidak mengeluarkan PKS dari koalisi. Opsi lain yang diprediksinya diambil SBY adalah mengurangi jatah menteri untuk PKS.

"Ada beberapa kemungkinan ke depan. Mungkin kami akan dikeluarkan penuh, mungkin hanya dikeluarkan satu, dua menteri," ujar Idris di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Opsi lainnya, lanjut Idris, Presiden SBY tetap akan mengeluarkan PKS dari koalisi. Akan tetapi, tiga menteri asal PKS akan tetap dipertahankan di Kabinet Indonesia Bersatu II. Saat ini, tiga kader PKS yang mengisi pos menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie.

"Kalau jatah menteri dikurangi, mungkin yang dikeluarkan Mentan karena sedang terbelit kasus dan Presiden memahami itu," ujar Idris.

Sikap PKS yang berseberangan terkait kenaikan harga BBM membuat partai koalisi geram. Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan, semua partai koalisi kecewa dengan sikap PKS. Ia mengungkapkan, dalam code of conduct atau kontrak koalisi sudah jelas disebutkan sanksi bagi partai koalisi yang menentang kebijakan pemerintah.

Namun, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, berdasarkan kontrak koalisi, tak ada keharusan bagi partai yang berbeda pendapat untuk hengkang dari koalisi.

"Itu kan bisa, bukan harus (keluar). Silakan kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya," ujar Hidayat.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

    Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

    Nasional
    Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

    Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

    Nasional
    85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

    85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

    Nasional
    Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

    Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

    Nasional
    Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

    Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

    Nasional
    Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

    Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

    Nasional
    Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

    Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

    Nasional
    Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

    Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

    Nasional
    Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

    Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

    Nasional
    BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

    BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

    Nasional
    Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

    Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

    Nasional
    KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

    KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

    Nasional
    Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

    Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

    Nasional
    Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

    Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

    Nasional
    Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

    Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X