JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Idris Lutfi, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mungkin tidak mengeluarkan PKS dari koalisi. Opsi lain yang diprediksinya diambil SBY adalah mengurangi jatah menteri untuk PKS.
"Ada beberapa kemungkinan ke depan. Mungkin kami akan dikeluarkan penuh, mungkin hanya dikeluarkan satu, dua menteri," ujar Idris di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Opsi lainnya, lanjut Idris, Presiden SBY tetap akan mengeluarkan PKS dari koalisi. Akan tetapi, tiga menteri asal PKS akan tetap dipertahankan di Kabinet Indonesia Bersatu II. Saat ini, tiga kader PKS yang mengisi pos menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie.
"Kalau jatah menteri dikurangi, mungkin yang dikeluarkan Mentan karena sedang terbelit kasus dan Presiden memahami itu," ujar Idris.
Sikap PKS yang berseberangan terkait kenaikan harga BBM membuat partai koalisi geram. Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan, semua partai koalisi kecewa dengan sikap PKS. Ia mengungkapkan, dalam code of conduct atau kontrak koalisi sudah jelas disebutkan sanksi bagi partai koalisi yang menentang kebijakan pemerintah.
Namun, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, berdasarkan kontrak koalisi, tak ada keharusan bagi partai yang berbeda pendapat untuk hengkang dari koalisi.
"Itu kan bisa, bukan harus (keluar). Silakan kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya," ujar Hidayat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.