Kompas.com - 14/06/2013, 14:36 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tetap akan bertahan di barisan koalisi, meski memilih sikap berbeda dengan kesepakatan partai-partai koalisi. Partai yang dipimpin Anis Matta ini tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Apa yang membuat PKS "keukeuh" tak mau hengkang dari koalisi?

Anggota Majelis Syuro PKS, Idris Lutfi, menjelaskan, partainya tetap berada di koalisi karena masih menunggu sikap resmi pemerintah terkait kenaikan harga BBM.

"Kami menunggu sikap resmi pemerintah. Ini kan sikap pemerintah belum jelas, malah ditanya sikap kami?" ujar Idris, Jumat (14/6/2013) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurut Idris, pemerintah belum pasti akan menaikkan harga BBM. Berkaca pada tahun 2012, kata Idris, pemerintah sempat batal menaikkan harga BBM padahal PKS sudah menentangnya habis-habisan. Dampak dari sikap PKS itu, menurut dia, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata pun dicopot dari kabinet. Kali ini, PKS lebih memilih menunggu sikap pemerintah.

"Kalau jelas berbeda pendapat, maka Majelis Syuro akan melakukan sidang," katanya.

Sidang Majelis Syuro, kata dia, akan merumuskan sikap PKS terkait koalisi. Saat ditanya tentang kemungkinan sanksi pencopotan menteri, PKS menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

"Hak mengangkat dan mencopot menteri kan hak presiden," katanya.

Sikap PKS yang berseberangan terkait kenaikan harga BBM membuat partai koalisi geram. Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan menyatakan, semua partai koalisi kecewa dengan sikap PKS.

Syarief menyatakan bahwa di dalam code of conduct atau kontrak koalisi jelas disebutkan sanksi bagi partai koalisi yang menentang kebijakan pemerintah.

Apa sanksi PKS?

Di dalam kontrak koalisi yang disepakati pada tanggal 15 Oktober 2009, disebutkan bahwa semua partai koalisi harus mendukung kebijakan pemerintah. Namun, jika ada anggota koalisi yang tidak sepakat, maka hal tersebut diatur dalam butir kelima yang berisi sebagai berikut:

"Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik." "Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi." "Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet."

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

    Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

    Nasional
    Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

    Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

    Nasional
    Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

    Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

    Nasional
    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    Nasional
    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    Nasional
    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Nasional
    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    Nasional
    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Nasional
    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Nasional
    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Nasional
    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Nasional
    Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

    Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

    Nasional
    Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

    Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

    Nasional
    Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

    Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.