Kompas.com - 14/06/2013, 13:08 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding Partai Demokrat tengah mengincar tiga kursi menteri PKS yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu II. PKS juga menganggap wacana perekrutan tiga menterinya oleh Partai Demokrat adalah sebuah strategi pemecah belah.

"Partai Demokrat kan memang mendorong-dorong PKS keluar supaya dapat kursi yang ditinggalkan PKS. Makanya, mereka satu suara supaya kursi eks PKS didapat," ujar Anggota Majelis Syuro PKS Idris Lutfi di Kompleks Parlemen, Jumat (14/6/2013).

Di dalam kabinet, PKS menempatkan tiga kadernya sebagai menteri, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri. Jika ternyata PKS ditendang dari koalisi, maka posisi ketiga menteri itu pun terancam.

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana bahkan menyatakan, partainya membuka pintu lebar jika menteri-menteri PKS hendak bergabung ke Demokrat. Sutan mengatakan, para menteri asal PKS bisa menempati struktur-struktur dalam partainya. Terkait hal itu, Idris pun melihatnya sebagai upaya untuk memecah belah.

"Mereka kan memang tukang pecah belah, politik belah bambu. Sutan paling berbakat soal itu," ujar Anggota Komisi VII DPR ini.

Idris menyatakan, bisa saja PKS tidak dikeluarkan dari koalisi. Presiden SBY, lanjutnya, bisa mengambil opsi mengurangi jatah menteri PKS sebagai konsekuensi dari penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS telah menggelar rapat untuk menentukan sikap partai terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hasilnya, PKS tetap menolak rencana tersebut.

Tetapi, PKS juga tak akan mengambil keputusan untuk hengkang dari koalisi. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, berdasarkan kontrak koalisi, tak ada keharusan partai yang berbeda pendapat untuk hengkang dari koalisi.

"Itu kan bisa, bukan harus (keluar). Silakan kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya," ujar Hidayat.

Tanda-tanda akan didepaknya PKS dari koalisi terlihat dari beberapa pertemuan yang sengaja tak menghadirkan petinggi PKS ataupun menteri-menterinya. Seperti pada rapat Setgab, Selasa (11/6/2013), Presiden PKS Anis Matta tidak diundang dalam rapat Setgab, padahal semua ketua umum partai hadir dalam rapat membahas BBM itu. Setelah itu, pada Rabu (12/6/2013), Presiden SBY menggelar rapat kabinet. Rapat itu juga tidak dihadiri menteri-menteri asal PKS, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

    Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

    Nasional
    Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

    Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

    Nasional
     Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

    Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

    PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

    Nasional
    Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

    Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

    Nasional
    KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

    KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

    Nasional
    Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

    Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

    Nasional
    Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

    Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

    Nasional
    Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

    Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

    Nasional
    Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

    Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

    Nasional
    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Nasional
    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

    Nasional
    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    Nasional
    'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

    "Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

    Nasional
    Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

    Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.