PKS Tuding Demokrat Incar Kursi Menteri

Kompas.com - 14/06/2013, 13:08 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding Partai Demokrat tengah mengincar tiga kursi menteri PKS yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu II. PKS juga menganggap wacana perekrutan tiga menterinya oleh Partai Demokrat adalah sebuah strategi pemecah belah.

"Partai Demokrat kan memang mendorong-dorong PKS keluar supaya dapat kursi yang ditinggalkan PKS. Makanya, mereka satu suara supaya kursi eks PKS didapat," ujar Anggota Majelis Syuro PKS Idris Lutfi di Kompleks Parlemen, Jumat (14/6/2013).

Di dalam kabinet, PKS menempatkan tiga kadernya sebagai menteri, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri. Jika ternyata PKS ditendang dari koalisi, maka posisi ketiga menteri itu pun terancam.

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana bahkan menyatakan, partainya membuka pintu lebar jika menteri-menteri PKS hendak bergabung ke Demokrat. Sutan mengatakan, para menteri asal PKS bisa menempati struktur-struktur dalam partainya. Terkait hal itu, Idris pun melihatnya sebagai upaya untuk memecah belah.

"Mereka kan memang tukang pecah belah, politik belah bambu. Sutan paling berbakat soal itu," ujar Anggota Komisi VII DPR ini.

Idris menyatakan, bisa saja PKS tidak dikeluarkan dari koalisi. Presiden SBY, lanjutnya, bisa mengambil opsi mengurangi jatah menteri PKS sebagai konsekuensi dari penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS telah menggelar rapat untuk menentukan sikap partai terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hasilnya, PKS tetap menolak rencana tersebut.

Tetapi, PKS juga tak akan mengambil keputusan untuk hengkang dari koalisi. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, berdasarkan kontrak koalisi, tak ada keharusan partai yang berbeda pendapat untuk hengkang dari koalisi.

"Itu kan bisa, bukan harus (keluar). Silakan kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya," ujar Hidayat.

Tanda-tanda akan didepaknya PKS dari koalisi terlihat dari beberapa pertemuan yang sengaja tak menghadirkan petinggi PKS ataupun menteri-menterinya. Seperti pada rapat Setgab, Selasa (11/6/2013), Presiden PKS Anis Matta tidak diundang dalam rapat Setgab, padahal semua ketua umum partai hadir dalam rapat membahas BBM itu. Setelah itu, pada Rabu (12/6/2013), Presiden SBY menggelar rapat kabinet. Rapat itu juga tidak dihadiri menteri-menteri asal PKS, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

    PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

    Nasional
    Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

    Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

    Nasional
    Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

    Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

    Nasional
    DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

    DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

    Nasional
    Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

    Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

    Nasional
    DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

    DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

    Nasional
    Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

    Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

    Nasional
    Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

    Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

    Nasional
    Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

    Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

    Nasional
    Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

    Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

    Nasional
    Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

    Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

    Nasional
    Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

    Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

    Nasional
    KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

    KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

    Nasional
    UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

    UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

    Nasional
    UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

    UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X