Kompas.com - 14/06/2013, 12:36 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk melibatkan perempuan di dalam proses perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Keterlibatan perempuan di dalam TPS merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan pemilu yang demokratis.

"Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan keniscayaan agar dapat mewarnai pesta demokrasi, baik untuk menggunakan hak pilih maupun hak untuk dipilih. Terlebih partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Linda Amalia Sari Gumelar, saat menandatangani nota kesepahaman peningkatan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu, antara Kemen PP dan PA dengan Bawaslu di Gedung Bawaslu, Jumat (14/6/2013).

"Untuk itu saya meminta kepada Bawaslu untuk melibatkan perempuan dalam pengawasan pemililhan umum demi suksesnya penyelenggara pemilihan umum yang berkualitas," lanjutnya kemudian.

Linda menilai, selama ini keterlibatan perempuan di dalam proses pengawasan pemilu masih rendah. Hal itu disebabkan karena adanya kekhawatiran ketidaknyamanan penyelenggaraan pemilu. Dalam kesempatan itu, Linda meminta, agar setiap perempuan baik yang tinggal di desa maupun di kota besar juga mau terlibat secara aktif menjadi pengawas pemilu.

"Keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu merupakan bagian integral dari pendidikan politik dan secara evolutif dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Muhammad menyambut positif permintaan dari Kementrian PP dan PA. Menurutnya, selama ini pihaknya selalu mendorong perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif di dalam pelaksanaan pemilu.

"Tentu saja kami mendorong partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pemilu. Karena bagaimanapun juga perempuan termasuk di dalam elemen bangsa ini," ujarnya.

Bawaslu, kata Muhammad, selain menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian PP dan PA, juga akan menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah LSM pergerakan perempuan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan itu.

"Saya berharap agar MoU (Memorandum of Understanding) ini tidak bernasib sama dengan MoU lainnya yang sudah ditandatangani tapi tidak berjalan secara efektif," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

    Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

    Nasional
    Mahfud: Presiden Beri Arahan Slot Orbit 123 Diselamatkan Tanpa Langgar Aturan, tapi...

    Mahfud: Presiden Beri Arahan Slot Orbit 123 Diselamatkan Tanpa Langgar Aturan, tapi...

    Nasional
    Arteria Dahlan Perlu Minta Maaf soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Saan Mustopa: Itu yang Terbaik

    Arteria Dahlan Perlu Minta Maaf soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Saan Mustopa: Itu yang Terbaik

    Nasional
    Wamenhan Soroti Pentingnya Kolaborasi untuk Perbarui Kebijakan Pertahanan Negara

    Wamenhan Soroti Pentingnya Kolaborasi untuk Perbarui Kebijakan Pertahanan Negara

    Nasional
    Lima Mobil Mewah Diduga Milik Anggota DPR Pakai Pelat Mirip Polisi, Punya Siapa?

    Lima Mobil Mewah Diduga Milik Anggota DPR Pakai Pelat Mirip Polisi, Punya Siapa?

    Nasional
    Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu Sudah Diterima, Komisi II Rencanakan 'Fit and Proper Test' Awal Februari

    Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu Sudah Diterima, Komisi II Rencanakan "Fit and Proper Test" Awal Februari

    Nasional
    KSAU Serahkan 182 Kendaraan Dinas ke Satuan TNI AU

    KSAU Serahkan 182 Kendaraan Dinas ke Satuan TNI AU

    Nasional
    Bareskrim Ungkap Total Kerugian Sementara Kasus Investasi Bodong Sunmod Alkes Capai Rp 503 Miliar

    Bareskrim Ungkap Total Kerugian Sementara Kasus Investasi Bodong Sunmod Alkes Capai Rp 503 Miliar

    Nasional
    Pimpinan DPR Minta Pemerintah Konsisten, Proyek Ibu Kota Tak Bebani APBN

    Pimpinan DPR Minta Pemerintah Konsisten, Proyek Ibu Kota Tak Bebani APBN

    Nasional
    Soal Kabar Kunjungan ke Israel, Kepala BNPB: Itu Hoaks

    Soal Kabar Kunjungan ke Israel, Kepala BNPB: Itu Hoaks

    Nasional
    Formasi Guru PPPK di Daerah Terpencil Sepi Peminat, Nadiem Sebut Masalahnya Bukan Hanya Uang

    Formasi Guru PPPK di Daerah Terpencil Sepi Peminat, Nadiem Sebut Masalahnya Bukan Hanya Uang

    Nasional
    Kian Melesatnya Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Usai Omicron Ditemukan di Jakarta

    Kian Melesatnya Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Usai Omicron Ditemukan di Jakarta

    Nasional
    Saat Saksi Minta Munarman Bersabar Hadapi Perkara

    Saat Saksi Minta Munarman Bersabar Hadapi Perkara

    Nasional
    Alasan Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

    Alasan Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

    Nasional
    Tanggapi Wacana Tarif KRL Naik, Anggota DPR: Tak Pantas Dinaikkan Saat Ini

    Tanggapi Wacana Tarif KRL Naik, Anggota DPR: Tak Pantas Dinaikkan Saat Ini

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.