Kompas.com - 14/06/2013, 09:33 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menahan Gubernur Riau Rusli Zainal yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pembahasan revisi peraturan daerah (Perda) PON dan korupsi kehutanan. Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menilai, penahanan Rusli sudah seharusnya dilakukan karena bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan Rusli dalam kasus tersebut cukup kuat.

"Sejumlah saksi telah menyebutkan dugaan keterlibatan RZ (Rusli Zainal) baik di kasus PON maupun Kehutanan," kata Emerson melalui pesan singkat, Jumat (14/6/2013).

Dia mengatakan, KPK justru patut dipertanyakan profesionalistasnya jika tidak juga menahan Rusli setelah dua kali memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Selain itu, menurut Emerson, KPK harus melihat kecenderungan para tersangka yang berupaya menghilangkan barang bukti atau memengaruhi saksi-saksi lain. Karena kecenderungan inilah, sedianya KPK segera menahan Rusli.

Emerson juga meminta KPK mengadili Rusli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi pengaruh massa dan pendukung Rusli jika persidangan digelar di Riau.

"RZ (Rusli Zainal) saat ini memiliki massa dan pendukung. Pengaruhnya juga sangat kuat baik di pemerintahan maupun sosial politik. Khawatir proses di PN tipikor tidak fair, ada intervensi dan potensi menimbulkan kerusuhan," ungkap Emerson.

KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan Rusli sebagai tersangka pada hari ini. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan KPK menahan Rusli, Juru Bicara KPK Johan Budi mengaku belum dapat informasi mengenai penahanan tersebut. Dalam dua kali pemeriksaan sebelumnya, KPK tidak menahan Rusli. Johan mengatakan, KPK saat itu belum menahan Rusli karena penyidik merasa belum perlu melakukan penahanan.

Rusli ditetapkan sebagai tersangka atas tiga tuduhan perbuatan korupsi. Pertama, Rusli diduga menerima suap untuk meloloskan pembahasan Perda itu. Terkait pembahasan Perda yang sama, Rusli juga diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau. Petinggi Partai Golkar ini juga diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada 2001 sampai 2006.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gus Halim: Pembangunan Desa Kini Ada Indikatornya, Tidak Bisa Dilakukan Segelintir Elite Desa

    Gus Halim: Pembangunan Desa Kini Ada Indikatornya, Tidak Bisa Dilakukan Segelintir Elite Desa

    Nasional
    Peringati Hari Kebangkitan Nasional, PDI-P Gelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air

    Peringati Hari Kebangkitan Nasional, PDI-P Gelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air

    Nasional
    PDI-P Tegur Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

    PDI-P Tegur Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

    Nasional
    Gandeng Seahum, DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Capacity Building untuk Pegiat Kemanusiaan

    Gandeng Seahum, DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Capacity Building untuk Pegiat Kemanusiaan

    Nasional
    Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

    Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

    Nasional
    Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

    Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

    Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

    Nasional
    Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

    Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

    Nasional
    Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

    Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

    Nasional
    Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

    Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

    Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

    Nasional
    Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

    Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

    Nasional
    Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

    Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

    Nasional
    Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

    Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

    Nasional
    Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

    Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.