PAN: SBY dan PKS, Duduklah Bersama untuk Sepakat Berpisah...

Kompas.com - 14/06/2013, 09:26 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik internal partai koalisi pendukung pemerintah diminta segera diselesaikan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Sekretariat Gabungan disarankan segera memanggil para petinggi Partai Keadilan Sejahtera.

"Sebaiknya memang SBY dan Ketua Majelis Syuro PKS ketemu lalu sepakat berpisah," ujar Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Hari Wibowo, di Jakarta, Jumat (14/6/2013). Dia menilai hubungan PKS dan Presiden SBY sudah ibarat situasi di klub sepak bola Spanyol, Real Madrid, dan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho. Siapa pun yang mengambil langkah pertama, ujar dia, akan mengalami kerugian. 

"Kasus SBY versus PKS juga sama, cuma kerugiannya bersifat politis. Solusi Madrid dan Mourinho, keduanya duduk bersama dan sepakat berpisah. Saya rasa solusi seperti ini bisa dipakai," papar Dradjad. Terkait kemungkinan pencopotan para menteri asal PKS, politisi yang juga ekonom itu tak mau berkomentar banyak. Menurut Dradjad, hal tersebut seharusnya menjadi kesepakatan bersama Presiden SBY dengan PKS.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS telah menggelar rapat untuk menentukan sikap partai terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hasilnya, PKS tetap menolak rencana tersebut. Tetapi, PKS juga tak memutuskan hengkang dari koalisi.

Merujuk pada kontrak koalisi, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan tak ada keharusan hengkang bagi partai yang berbeda pendapat dengan keputusan koalisi. "Itu kan bisa, bukan harus (keluar). Silakan kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya," ujar Hidayat.

Tanda-tanda akan didepaknya PKS dari koalisi terlihat dari beberapa pertemuan yang sengaja tak menghadirkan petinggi PKS ataupun menteri-menterinya. Seperti pada rapat Setgab, Selasa (11/6/2013), Presiden PKS Anis Matta tidak diundang dalam rapat Setgab, padahal semua ketua umum partai hadir dalam rapat yang membahas soal BBM itu.

Setelah itu, pada Rabu (12/6/2013), Presiden SBY menggelar rapat kabinet. Rapat itu juga tidak dihadiri menteri-menteri asal PKS, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

    Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

    Nasional
    Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

    Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

    Nasional
    Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 Hingga Bertemu Wapres Zambia

    Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 Hingga Bertemu Wapres Zambia

    Nasional
    Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

    Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

    Nasional
    Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

    Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

    Nasional
    40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

    40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

    Nasional
    Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

    Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

    Nasional
    Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

    Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

    Nasional
    Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

    Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

    Nasional
    Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

    Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

    Nasional
    Luhut Sang 'Menteri Superior' dan Tugas Baru dari Jokowi

    Luhut Sang "Menteri Superior" dan Tugas Baru dari Jokowi

    Nasional
    Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

    Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

    [POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

    Nasional
    Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

    Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

    Nasional
    Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

    Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.