Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta: Wajar, 3 Menteri dari PKS Ikuti Perintah Presiden

Kompas.com - 14/06/2013, 06:01 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera memutuskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/6/2013) malam. Lalu, bagaimana sikap PKS soal 3 kadernya yang menjadi menteri di kabinet dan tetap menjalankan kebijakan terkait kenaikan harga BBM?

"Wajar. Itu kan urusan Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono). Yang mengangkat mereka jadi menteri juga Presiden kan? Jadi mereka harus ikut Presiden dong," ujar Presiden PKS Anis Matta, seusai pelantikan Gubernur Jawa Barat, Kamis (13/6/2013). Perbedaan sikap partai dengan tiga anggota kabinet dari partainya pun menurut Anis dinilai wajar saja dalam sistem demokrasi yang sekarang berlaku.

"Ini kan hanya kebijakan kami di partai. Toh mereka (ketiga menteri) tidak punya posisi apa-apa di partai, kecuali sebagai anggota majelis syuro. Jadi engga masalah, kami tetap istiqamah," kata Anis. Di era demokrasi seperti sekarang ini, menurut dia, adalah hal wajar jika satu kelompok terdapat perbedaan pendapat.

"Perbedaan pendapat jangan mengarah pada permusuhan dong," tegas Anis. Di era demokrasi, ulang dia, wajar kalau ada perbedaan pendapat.

Sebagai masyarakat demokrasi yang sudah dewasa, ujar Anis, tak seharusnya kita gampang dicerai-beraikan dengan persoalan semacam ini. "Ini masalah biasa-biasa saja, tidak ada masalah," tegas Anis.

Dalam kesempatan itu Anis menolak menjawab apakah PKS akan tetap berada di koalisi atau keluar, setelah jelas sikap partainya yang menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. "Jangan berandai-andai," tepis dia.

Anis pun memastikan sampai sekarang tak ada ancaman yang diterima jajaran partainya. "Ini kan hanya perbedaan biasa saja. Sudah biasa. Dulu soal (Skandal Bank) Century kan kami berbeda (juga)," tutur dia.

Karenanya Anis mengatakan, PKS tak mau berandai-andai soal kelanjutan kebersamaan mereka di PKS. "Yang penting kami ini kan dalam rangka bekerja untuk rakyat," ujar dia.

Kepastian sikap PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi diputuskan dalam pertemuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nurwahid menyatakan DPTP adalah pengambil keputusan tertinggi di partainya sehingga Dewan Pimpinan Pusat PKS mengikuti keputusan yang sudah dibuat DPTP PKS.

Soal penolakan rencana kenaikan harga BBM yang berseberangan dengan pemerintah dan koalisi partai pendukung pemerintah, menurut Anis tak perlu dibesar-besarkan. "Kami sepakat menolak. Ini kan perbedaan biasa-biasa saja, masalah biasa-biasa saja, jadi, ya, jangan terlalu dibesar-besarkan, hanya persoalan biasa," tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com