Saan: PKS Mau Enaknya Sendiri

Terkait PKS dan Presiden yang sama-sama menunggu soal posisi tiga menteri, Yunarto mengatakan, keduanya belum berani mengambil keputusan.

”Presiden tidak mudah memecat tiga menterinya sekaligus dalam waktu bersamaan karena alasan politik. Itu akan memberikan citra negatif bagi pemerintahannya yang terkesan tidak profesional,” katanya.

Dalam situasi tidak pasti, Presiden Yudhoyono diharapkan bersikap lebih tegas. Sebagai pemimpin koalisi dan kepala pemerintahan, dia memiliki hak prerogatif untuk mengangkat atau memecat menteri-menterinya. ”Namun, saya pesimistis Presiden akan berani memecat menteri-menteri PKS karena selama ini dia selalu bersikap reaktif dan defensif. Mungkin dia akan mengulur waktu sambil mencermati situasi,” katanya.

Sudi ungkit masa lalu

Di tengah penolakan PKS ini, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengungkapkan adanya dukungan PKS terhadap kebijakan kenaikan harga BBM yang disampaikan Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin yang didampingi Mensos saat bertemu Presiden Yudhoyono.

Saat dikonfirmasi terkait informasi ada utusan Istana Kepresidenan yang menyampaikan secara lisan tentang PKS yang didepak dari koalisi, Sudi membantahnya. ”Kalau (PKS) menunggu surat resmi dari Presiden, barangkali memang itu yang mereka harapkan. Namun, saya kira Presiden menyerahkan sikap itu kepada parpol-parpol yang ada di koalisi. Tentu sikap itu nanti ditentukan yang ada di Setgab, ketua umum parpol di koalisi,” ujarnya.

Di Madiun, Jawa Timur, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, ”Kalau seandainya sudah tidak lagi mendukung, logika politiknya sudah tidak bisa lagi bersama-sama di dalam koalisi. Kalau tidak bisa bersama-sama, berarti mereka keluar dari koalisi.”

Naik pekan depan

Kemarin, di Jakarta, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan, pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi pekan depan untuk menghindari kenaikan inflasi terlalu tinggi menjelang Ramadhan. Kenaikan akan diumumkan satu atau dua hari setelah rapat paripurna DPR terkait persetujuan DPR atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 yang dijadwalkan Senin.

Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha, mengatakan, pembahasan RAPBN-P 2013 ditargetkan rampung akhir pekan ini untuk kemudian digelar sidang paripurna. Badan Anggaran DPR hampir selesai membahas RAPBN-P 2013. Panitia kerja belanja daerah Badan Anggaran DPR akan selesai membahasnya pada Jumat. Hasilnya akan masuk ke tim perumus draf RUU APBN-P 2013 pada akhir pekan. (INA/NWO/ATO/WHY/EVY/IAM)