Saan: PKS Mau Enaknya Sendiri

Kompas.com - 14/06/2013, 03:43 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera yang ada dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah bersikap licik dan mau enaknya sendiri terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Penilaian tersebut muncul karena PKS menolak kenaikan harga BBM. Di sisi lain, PKS juga menolak menarik tiga menterinya di kabinet. ”Sikap licik dan mau menang sendiri ini sudah beberapa kali diambil PKS. misalnya dalam kasus Bank Century tahun 2010, usulan angket mafia pajak tahun 2011, dan usulan kenaikan harga BBM tahun 2012. Itu untuk kasus besar. Belum kasus-kasus kecil seperti sikap di komisi DPR,” ujar Saan, Jumat (13/6), di Jakarta.

Jika memang sudah tidak sepaham dengan koalisi, misalnya dalam rencana kenaikan harga BBM, kata Saan, PKS seharusnya menarik para menterinya yang berada di kabinet. Keberadaan menteri dalam kabinet merupakan wujud koalisi.

Dalam rapat Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) PKS di Bandung, Rabu malam, PKS membuat keputusan final: tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. PKS siap menerima konsekuensi dari sikap akhir itu, termasuk jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan hak prerogatifnya memberhentikan tiga menteri dari PKS, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al’Jufrie, dan Menteri Pertanian Suswono.

”Kami tidak akan menarik menteri-menteri dari PKS. Silakan Presiden mau mengganti sebagian, semua, atau menetapkan semuanya,” kata Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, kemarin.

Keputusan itu diambil DPTP PKS yang diikuti Ketua Majelis Syura, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Ketua Dewan Syariat Pusat, Presiden Partai, Sekjen, dan Bendahara. Diundang juga Fraksi PKS di DPR dan tiga menteri di kabinet.

Hidayat mengatakan, sikap menolak rencana kenaikan harga BBM merupakan keputusan bulat dan final yang mengikat semua anggota partai, termasuk tiga kader partai di kabinet.

Menurut Hidayat, penolakan kenaikan harga BBM merupakan keberpihakan kepada aspirasi rakyat. Jika harga BBM dinaikkan menjelang puasa dan Lebaran, rakyat akan menerima dampaknya. Bantuan langsung sementara masyarakat hanya diberikan lima bulan, dan setelah itu rakyat akan tertekan dengan melejitnya harga bahan pokok.

Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah mengatakan, koalisi partai pendukung pemerintah merupakan bentukan Presiden Yudhoyono di luar konstitusi. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. ”Kami menunggu kepemimpinan dan keputusan Presiden,” katanya.

Sementara menurut Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya, sistem presidensial di dunia tidak mengenal istilah koalisi. Koalisi merupakan kreativitas sejumlah partai dan Presiden Yudhoyono untuk mendukung pemerintahannya. Ini semacam proses jual-beli menteri yang dibayar dengan dukungan politik saat Pemilu Presiden 2009.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.