Kompas.com - 13/06/2013, 23:03 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu akan melobi Pemerintah Arab Saudi terkait pemangkasan 20 persen kuota jemaah haji. Lobi tersebut akan difokuskan pada jaminan kompensasi dan penambahan kuota haji untuk Indonesia.

Anggito menjelaskan, ada kerugian sekitar Rp 300 miliar bila pemangkasan kuota itu benar-benar dilakukan. Jumlah tersebut berasal dari kocek jemaah haji Indonesia yang sekitar 50 persennya telah disetorkan ke Pemerintah Arab Saudi untuk menutupi biaya penginapan, konsumsi, dan transportasi selama para jemaah menjalankan ibadah di tanah suci.

"Tapi itu sangat sementara. Saya belum bisa memastikan karena ada yang lain seperti buku manasik, gelang, asuransi. Itu kan sudah di-DP (down payment) semua. Kita inventarisasi semua, terus kita klaim ke (pemerintah) Arab," kata Anggito, di sela-sela rapat bersama Komisi VIII DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Dalam waktu dekat, kata dia, perwakilan Pemerintah Indonesia dan Parlemen akan menemui pejabat Kementerian Haji Kerajaan Arab untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Selain meminta kompensasi, Pemerintah Indonesia akan berupaya agar pemotongan kuota tersebut dibatalkan, atau diminimalisasi. "Ya, pasti kita minta untuk dikompensasi, tambahan (kuota) untuk tahun depan," ujarnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota jemaah haji 2013 sebanyak 20 persen. Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, kebijakan ini juga berlaku untuk jemaah haji asal Indonesia. Oleh karena itu, jemaah haji asal Indonesia akan dikurangi 20 persen secara proporsional, baik untuk setiap provinsi, kabupaten/kota, maupun untuk program reguler dan program khusus.

Suryadharma Ali menuturkan, hal ini bermula dari surat Kementerian Haji Kerajaan Arab pada 6 Juni lalu yang menyebutkan bahwa proses rehabilitasi Masjidil Haram mengalami keterlambatan. Pengurangan kuota 20 persen dilakukan demi keselamatan jemaah haji. Indonesia mendapat kuota sebesar 211.000 orang di 2013. Jumlah tersebut akan menyusut sekitar 42.000 orang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X