Kompas.com - 13/06/2013, 21:55 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hanura menambah daftar panjang partai politik yang harus kehilangan caleg di daerah pemilihan. Berdasarkan daftar caleg sementara (DCS) yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum pada Kamis (13/6/2013) ini, partai yang dipimpin oleh Wiranto tersebut harus kehilangan Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II. KPU menyatakan partai tersebut tidak dapat memenuhi kuota keterwakilan 30 persen perempuan.

Mendengar kabar tersebut, Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi mengaku terkejut. Pasalnya, sebelum berkas bakal caleg tersebut diserahkan ke KPU pada 22 Juni 2013 lalu, dia telah melakukan pengecekan ulang terhadap berkas-berkas tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas.com, pencoretan seluruh caleg Hanura dari Dapil Jawa Barat II disebabkan penempatan nomor urut perempuan (zipper system).

Hanura menempatkan caleg perempuan di dapil pada nomor urut 3, 6, dan 10. KPU menilai hal ini tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di dapil. Namun, hal itu dibantah Yuddy. Menurutnya, partainya telah menempatkan nomor urut perempuan sesuai aturan yang terdapat di dalam zipper system, yaitu di nomor 3, 6, dan 9.

"Seingat saya, posisi caleg perempuan di nomor 3, 6, dan 9. Nomor satu Dadang Rosdiana, nomor 10 yang saya ingat Sally Fabian. Dia (Sally) laki-laki," kata Yuddy melalui pesan singkat yang diterima wartawan.

Hanura, kata Yuddy, menyesalkan sikap KPU yang terkesan kurang terbuka dalam persoalan ini. Menurutnya, KPU seharusnya dapat memanggil parpol sebelum menjatuhi sanksi tindakan administratif.

"Bisa saja masalah teknis belaka yang mudah diperbaiki. Berikan kesempatan memperbaiki dalam tempo singkat," ujarnya.

Meski demikian, dia mengaku masih bersyukur karena KPU telah memperingatkan hal ini. "Kami berpikir positif saja. Tindakan tersebut merupakan peringatan bagi Hanura untuk segera lakukan perbaikan atau memberikan penjelasan," terangnya.

Yuddy menambahkan, selama ini partainya tidak pernah kesulitan dalam menjaring caleg-caleg perempuan untuk maju dalam Pemilu 2014 mendatang. "Hanura tidak kekurangan caleg kuota perempuan di semua dapil termasuk Dapil Jabar II. Jadi, kalau salah tempat saja, ya gampang tinggal ditukar saja. Gitu aja kok repot. Kecuali kurang, ya harus ditambah atau diisi," tukasnya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

    Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

    Nasional
    Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

    Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

    Nasional
    Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

    Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

    Nasional
    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Nasional
    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Nasional
    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Nasional
    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Nasional
    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Nasional
    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Nasional
    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Nasional
    Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

    Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

    Nasional
    Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

    Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

    Nasional
    JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

    JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

    Nasional
    KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

    KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X