Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditahan, Tersangka Hambalang Seret Ketua PSSI

Kompas.com - 13/06/2013, 19:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rudy Alfonso, pengacara tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, Deddy Kusdinar, mengklaim ada kejanggalan dalam penetapan kliennya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Hambalang. Menurut Rudy, janggal jika Deddy ditetapkan sebagai PPK tunggal untuk semua proyek pengadaan di Kemenpora.

"Memang ada yang ganjil di Kemenpora. Pak Deddy jadi PPK tunggal. Padahal, normalnya di kementerian, (jumlah) PPK-nya ada 20 orang," kata Rudy, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/6/2013), seusai penahanan kliennya.

Deddy ditahan di rumah tahanan yang berlokasi di lantai dasar Gedung KPK, Jakarta. Selaku PPK, Deddy diduga melakukan penyalahgunaan wewenang bersama Menpora saat itu, Andi Mallarangeng, dan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noer, sehingga menimbulkan kerugian negara. Menurut Rudy, penetapan kliennya sebagai PPK tunggal dilakukan melalui rapat pimpinan di Kemenpora beberapa waktu lalu. Salah satu yang hadir dalam rapat tersebut, kata Rudy, adalah Djohar Arifin yang sekarang menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Siapa saja dalam rapim itu, salah satunya yang sekarang jadi Ketua PSSI, Djohar Arifin," ujarnya.

Kemungkinan, lanjut Rudy, Djohar juga akan dimintai keterangan KPK terkait proyek Hambalang. Saat ditanya apakah Andi Mallarangeng juga hadir dalam rapat tersebut, Rudy mengaku bahwa kliennya tidak mengungkapkan semua peserta rapat tersebut.

"Tadi, beliau cuma jelaskan kepada saya," ujarnya.

Mengenai penahanan Deddy, Rudy mengatakan bahwa kliennya siap mengikuti prosedur hukum di KPK. Deddy malah merasa lebih nyaman jika berada di dalam tahanan KPK. Ketika ditanya apakah Deddy selama ini mendapat ancaman, Rudy mengaku tidak pernah diceritakan kliennya seputar ancaman. "Tapi, setiap kali saya tanya, beliau seolah tidak ingin menyampaikan kepada saya, enggak tahu kalau kepada penyidik," ujar Rudy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com