Kompas.com - 13/06/2013, 15:09 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan akan tetap berada di koalisi dan tetap pada sikapnya menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dua hal ini menjadi sikap final PKS yang diputuskan dalam rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Rabu (12/6/2013).

Soal desakan keluar dari koalisi, PKS melempar "bola" ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi pimpinan koalisi. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan, partainya tak akan ke luar dari koalisi. 

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya, sesuai dengan code of conduct, sesuai undang-undang; dan semalam diputuskan mempersilakan Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya," kata Hidayat di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Hidayat mengatakan, dalam surat kontrak koalisi tak ada kata-kata yang mengharuskan partai yang berbeda pendapat untuk keluar dari koalisi. Selain itu, partai koalisi yang berbeda pendapat juga tidak dimungkinkan untuk menarik menteri-menterinya yang membantu Presiden.

"Kami memahami, dalam UUD juga tidak ada ruang dari partai untuk menarik menterinya. Yang berhak me-reshuffle adalah Presiden. Kalau code of conduct itu dilaksanakan sepenuhnya oleh semua, maka tidak perlu tercipta kegaduhan di publik," ujarnya.

Dalam kontrak koalisi, pada butir lima disebutkan, "Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik. Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet."

"Itu kan bisa, bukan harus (keluar). Silakan kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya," ujar Hidayat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Terbitkan SE, Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

    Terbitkan SE, Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

    Nasional
    KPK Lakukan OTT di Langkat, Sumatera Utara

    KPK Lakukan OTT di Langkat, Sumatera Utara

    Nasional
    UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

    UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

    Nasional
    DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

    DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

    Nasional
    Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

    Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

    Nasional
    Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

    Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

    Nasional
    Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

    Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

    Nasional
    Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

    Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

    Nasional
    Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

    Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

    Nasional
    KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

    KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

    Nasional
    Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

    Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

    Nasional
    Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

    Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

    Nasional
    Imigrasi Tunggu Permintaan Satgas Covid-19 soal Penutupan Akses Masuk ke RI

    Imigrasi Tunggu Permintaan Satgas Covid-19 soal Penutupan Akses Masuk ke RI

    Nasional
    Pemerintah Berencana Perketat Syarat WNI ke Luar Negeri

    Pemerintah Berencana Perketat Syarat WNI ke Luar Negeri

    Nasional
    Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

    Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.