Kompas.com - 13/06/2013, 13:55 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mempertanyakan sikap Partai Keadilan Sejahtera terkait penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Sudi, Majelis Syuro PKS pernah menyatakan setuju atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Sudi menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menerima Majelis Syuro PKS yang didampingi Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie membicarakan kebijakan pemerintah sekitar satu bulan lalu. Sudi tak mau menyebut lokasi pertemuan. Ia hanya memastikan tidak bertemu di Istana Presiden.

"Saya sendiri mendampingi Presiden ketika Majelis Syuro menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Presiden. Tapi kenyataannya seperti ini (menolak)," kata Sudi di Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Sudi menambahkan, ketika jajaran PKS menyatakan menolak rencana kenaikan BBM, pihaknya kembali berkomunikasi dengan PKS. Ketika itu, mereka menyebut belum ada keputusan resmi partai terkait BBM. Namun, kata dia, PKS terus menyampaikan penolakan secara terbuka.

Sudi mengatakan, kenaikan harga BBM memang harus dilakukan karena subsidi BBM dianggap tidak tepat. Anggaran dari pengurangan subsidi BBM, kata dia, akan dialihkan kepada rakyat tidak mampu.

"Saya ingin menyampaikan bahwa subsidi BBM selama ini, yang banyak menikmati, orang yang mobilnya banyak. Subsidi akan dialihkan kepada yang memerlukan, rakyat miskin. Kok tidak setuju? Kan aneh," kata Sudi.

Seperti diberitakan, PKS gencar menyatakan menolak kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Mereka memasang spanduk hingga demonstrasi.

Sikap resmi PKS

Sementara itu, pada Rabu (12/6/2013), Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP) PKS melakukan rapat bersama para menteri dan fraksi dari PKS di kediaman Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin.

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menjelaskan, setidaknya ada dua keputusan penting yang dicapai dalam rapat tersebut. Pertama, PKS tetap dalam posisi menolak kenaikan harga BBM saat ini.

"Tidak tepat apabila pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga BBM, mengingat saat ini baru Ramadhan dan Idul Fitri sehingga inflasi diperkirakan tak terkendali," kata Abdul Hakim di Kompleks Parlemen, Rabu (13/6/2013).

Keputusan kedua, lanjut Hakim, terkait perbedaan sikap menteri dari PKS, dan partai terkait rencana pemerintah ini. Di dalam rapat itu, Abdul Hakim mengatakan bahwa PKS memperkenankan para menterinya tetap mendukung rencana kenaikan harga BBM meski partai menolak rencana tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Minyak Goreng

    Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Minyak Goreng

    Nasional
    Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan, BURT DPR: Kami Dengar Aspirasi Publik

    Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan, BURT DPR: Kami Dengar Aspirasi Publik

    Nasional
    Polri: Kecelakaan di Tol Sumo Terjadi Setelah Bus Melaju 17 Km dan Diganti Sopir Cadangan

    Polri: Kecelakaan di Tol Sumo Terjadi Setelah Bus Melaju 17 Km dan Diganti Sopir Cadangan

    Nasional
    Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka bagi Partai Lain

    Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka bagi Partai Lain

    Nasional
    Kriteria Warga yang Boleh Lepas dan Masih Wajib Pakai Masker

    Kriteria Warga yang Boleh Lepas dan Masih Wajib Pakai Masker

    Nasional
    Cegah Hepatitis Akut, RSCM: Anak Jangan Berbagi Makanan di Sekolah

    Cegah Hepatitis Akut, RSCM: Anak Jangan Berbagi Makanan di Sekolah

    Nasional
    Jokowi: Masyarakat Boleh Tak Pakai Masker Saat Aktivitas di Luar Ruangan yang Tak Padat

    Jokowi: Masyarakat Boleh Tak Pakai Masker Saat Aktivitas di Luar Ruangan yang Tak Padat

    Nasional
    UPDATE 17 Mei: Tambah 247, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.205

    UPDATE 17 Mei: Tambah 247, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.205

    Nasional
    Jokowi: Kegiatan di Ruang Tertutup dan Transportasi Publik Tetap Harus Pakai Masker

    Jokowi: Kegiatan di Ruang Tertutup dan Transportasi Publik Tetap Harus Pakai Masker

    Nasional
    Penjelasan Imigrasi soal Ditolaknya Ustaz Abdul Somad di Singapura

    Penjelasan Imigrasi soal Ditolaknya Ustaz Abdul Somad di Singapura

    Nasional
    40 Petani Ditangkap di Bengkulu, Pengacara Siapkan Praperadilan

    40 Petani Ditangkap di Bengkulu, Pengacara Siapkan Praperadilan

    Nasional
    Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

    Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

    Nasional
    Tahapan Pemilu 2024 Belum Ditetapkan, KPU Sebut Masih Dimatangkan

    Tahapan Pemilu 2024 Belum Ditetapkan, KPU Sebut Masih Dimatangkan

    Nasional
    Komisi II Resmi Lantik Yanuar Prihatin Jadi Wakil Ketua Gantikan Luqman Hakim

    Komisi II Resmi Lantik Yanuar Prihatin Jadi Wakil Ketua Gantikan Luqman Hakim

    Nasional
    Jokowi Cabut Syarat Tes PCR-Antigen untuk Pelaku Perjalanan yang Sudah Divaksin Lengkap

    Jokowi Cabut Syarat Tes PCR-Antigen untuk Pelaku Perjalanan yang Sudah Divaksin Lengkap

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.