Kompas.com - 13/06/2013, 13:55 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mempertanyakan sikap Partai Keadilan Sejahtera terkait penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Sudi, Majelis Syuro PKS pernah menyatakan setuju atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Sudi menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menerima Majelis Syuro PKS yang didampingi Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie membicarakan kebijakan pemerintah sekitar satu bulan lalu. Sudi tak mau menyebut lokasi pertemuan. Ia hanya memastikan tidak bertemu di Istana Presiden.

"Saya sendiri mendampingi Presiden ketika Majelis Syuro menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Presiden. Tapi kenyataannya seperti ini (menolak)," kata Sudi di Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Sudi menambahkan, ketika jajaran PKS menyatakan menolak rencana kenaikan BBM, pihaknya kembali berkomunikasi dengan PKS. Ketika itu, mereka menyebut belum ada keputusan resmi partai terkait BBM. Namun, kata dia, PKS terus menyampaikan penolakan secara terbuka.

Sudi mengatakan, kenaikan harga BBM memang harus dilakukan karena subsidi BBM dianggap tidak tepat. Anggaran dari pengurangan subsidi BBM, kata dia, akan dialihkan kepada rakyat tidak mampu.

"Saya ingin menyampaikan bahwa subsidi BBM selama ini, yang banyak menikmati, orang yang mobilnya banyak. Subsidi akan dialihkan kepada yang memerlukan, rakyat miskin. Kok tidak setuju? Kan aneh," kata Sudi.

Seperti diberitakan, PKS gencar menyatakan menolak kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Mereka memasang spanduk hingga demonstrasi.

Sikap resmi PKS

Sementara itu, pada Rabu (12/6/2013), Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP) PKS melakukan rapat bersama para menteri dan fraksi dari PKS di kediaman Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin.

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menjelaskan, setidaknya ada dua keputusan penting yang dicapai dalam rapat tersebut. Pertama, PKS tetap dalam posisi menolak kenaikan harga BBM saat ini.

"Tidak tepat apabila pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga BBM, mengingat saat ini baru Ramadhan dan Idul Fitri sehingga inflasi diperkirakan tak terkendali," kata Abdul Hakim di Kompleks Parlemen, Rabu (13/6/2013).

Keputusan kedua, lanjut Hakim, terkait perbedaan sikap menteri dari PKS, dan partai terkait rencana pemerintah ini. Di dalam rapat itu, Abdul Hakim mengatakan bahwa PKS memperkenankan para menterinya tetap mendukung rencana kenaikan harga BBM meski partai menolak rencana tersebut.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

    Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

    Nasional
    Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

    Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

    Nasional
    Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

    Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

    Nasional
    Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

    Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

    Nasional
    Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

    Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

    Nasional
    Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

    Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

    Nasional
    Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

    Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

    Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

    Nasional
    Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

    Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

    Nasional
    Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

    Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

    Nasional
    Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

    Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

    Nasional
    Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

    Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

    Nasional
    Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

    Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

    Nasional
    Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

    Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

    Nasional
    Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

    Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X