Ruhut Sitompul: PKS Muka Tembok

Kompas.com - 13/06/2013, 13:20 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang tak tahu malu. Ia menuding manuver yang dilakukan PKS hanya upaya untuk mendongkrak citra partainya yang sudah hancur. Hal ini terkait sikap PKS yang menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap PKS berbeda dengan kesepakatan koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan.

"Pencitraan saja, mereka (PKS) itu sudah hancur. Tapi rakyat sudah cerdas, tahu kalau mereka (PKS) hanya pakai topeng," kata Ruhut, Kamis (13/6/2013).

Anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, ia berharap PKS segera didepak dari koalisi. Akan tetapi, keputusan itu menjadi hak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin koalisi.

Menurut Ruhut, PKS juga tak bisa seenaknya menghibahkan kader-kadernya yang menjadi menteri kepada pemerintah. Pasalnya, menteri tersebut bukan berasal dari kalangan profesional dan akademisi, melainkan jatah untuk PKS sebagai partai koalisi.


"PKS itu muka badak, muka tembok. Kalau begini terus, sebenarnya dari awal di DPR, saya ingin mereka dikeluarkan. Tapi biarlah rakyat yang menilai," ujarnya.

Hubungan antara PKS dan partai koalisi kembali memanas dalam dua pekan terakhir. PKS tak diundang dalam rapat Setgab pada Selasa (11/6/2013) malam, yang membahas mengenai rencana kenaikan harga BBM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun menyindir PKS dalam pernyataannya pada rapat kabinet, Rabu (12/6/2013) kemarin.

"Dengan kerendahan hati, saya mengajak sahabat-sahabat saya, para elite politik, untuk menomorduakan kepentingan politik praktis, kepentingan politik menjelang Pemilu 2014. Marilah kita menomorduakan itu," kata Presiden.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

    Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

    Nasional
    SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

    SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

    Nasional
    Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

    Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

    Nasional
    Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

    Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

    Nasional
    Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

    Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

    Nasional
    KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

    KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

    Nasional
    Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

    Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

    Nasional
    Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

    Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

    Nasional
    Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

    Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

    Nasional
    Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

    Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

    Nasional
    Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

    Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

    Nasional
    Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

    Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

    Nasional
    Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

    Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

    Nasional
    Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

    Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

    Nasional
    Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

    Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X