Kompas.com - 13/06/2013, 13:03 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan rapat bersama para menteri dan fraksi dari PKS di kediaman Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, Rabu (12/6/2013) malam. Rapat digelar menyikapi dinamika politik yang terjadi belakangan ini terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menjelaskan, setidaknya ada dua keputusan penting yang dicapai dalam rapat tersebut. Pertama, PKS tetap dalam posisi menolak kenaikan harga BBM saat ini.

"Tidak tepat apabila pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga BBM, mengingat saat ini baru Ramadhan dan Idul Fitri sehingga inflasi diperkirakan tak terkendali," kata Abdul Hakim di Kompleks Parlemen, Rabu (13/6/2013).

Keputusan kedua, lanjut Hakim, terkait perbedaan sikap menteri dari PKS, dan partai terkait rencana pemerintah ini. Di dalam rapat itu, Abdul Hakim mengatakan bahwa PKS memperkenankan para menterinya tetap mendukung rencana kenaikan harga BBM meski partai menolak rencana tersebut.

"Para menteri kami berikan sepenuhnya untuk membantu Presiden. Memang sempat terjadi diskusi, tapi kan dia (menteri) mewakili Presiden. Akhirnya, fraksi terus berjuang untuk rakyat menolak, dan menteri dipersilakan bekerja membantu Presiden secara normal," ungkap Hakim.

Seperti diberitakan, PKS selama ini menolak kenaikan harga BBM meski di dalam undang-undang pemerintah yang berwenang memutuskan harga BBM naik tanpa persetujuan parlemen. Sikap PKS sebagai partai berbeda dengan sikap para menteri PKS yang menyatakan tetap mendukung kenaikan harga BBM. Sikap PKS yang "abu-abu" ini membuat partai koalisi geram.

Sejumlah petinggi Partai Demokrat bahkan meminta partai bernapaskan Islam ini keluar dari koalisi karena tak lagi sejalan. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menuturkan, partainya sudah menerima informasi sejak pekan lalu mengenai rencana pendepakan PKS dari koalisi. Seorang utusan Istana disebut-sebut sudah menghubungi salah seorang menteri dari PKS yang memberitahukan bahwa Presiden SBY sudah meneken surat pengeluaran partai itu dari koalisi. Namun, secara tertulis, PKS masih belum menerima surat dari Presiden SBY.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Epidemiolog Sayangkan Pelonggaran Penggunaan Masker: Kondisi Belum Benar-benar Aman

    Epidemiolog Sayangkan Pelonggaran Penggunaan Masker: Kondisi Belum Benar-benar Aman

    Nasional
    Update 17 Mei: Positivity Rate PCR 1,63 Persen

    Update 17 Mei: Positivity Rate PCR 1,63 Persen

    Nasional
    Alasan Pemerintah Bolehkan Lepas Masker di Area Terbuka Menurut Menkes

    Alasan Pemerintah Bolehkan Lepas Masker di Area Terbuka Menurut Menkes

    Nasional
    Pengamat Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Bisa Bikin Masyarakat Tak Pilih Kucing Dalam Karung

    Pengamat Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Bisa Bikin Masyarakat Tak Pilih Kucing Dalam Karung

    Nasional
    Mulai Besok, Pelaku Perjalanan dari Luar Maupun Dalam Negeri Tak Perlu Tes Covid-19

    Mulai Besok, Pelaku Perjalanan dari Luar Maupun Dalam Negeri Tak Perlu Tes Covid-19

    Nasional
    Disebut Paling Tepat Gantikan Anies, Heru: Masih Banyak Kandidat Lebih Baik

    Disebut Paling Tepat Gantikan Anies, Heru: Masih Banyak Kandidat Lebih Baik

    Nasional
    Update 17 Mei: Masih Ada 3.221 Orang Berstatus Suspek Covid-19

    Update 17 Mei: Masih Ada 3.221 Orang Berstatus Suspek Covid-19

    Nasional
    UPDATE 17 Mei 2022: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Berkurang 799 Pasien

    UPDATE 17 Mei 2022: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Berkurang 799 Pasien

    Nasional
    Kepada Jokowi, Pedagang: Minyak Goreng Murah Sekarang, tetapi Enggak Ada Pembeli

    Kepada Jokowi, Pedagang: Minyak Goreng Murah Sekarang, tetapi Enggak Ada Pembeli

    Nasional
    UPDATE 17 Mei: Tambah 1.029, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.890.826

    UPDATE 17 Mei: Tambah 1.029, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.890.826

    Nasional
    Update 17 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.481

    Update 17 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.481

    Nasional
    Ridwan Kamil Temui Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Sebut Silaturahmi Lebaran

    Ridwan Kamil Temui Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Sebut Silaturahmi Lebaran

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Minyak Goreng

    Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Minyak Goreng

    Nasional
    Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan, BURT DPR: Kami Dengar Aspirasi Publik

    Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan, BURT DPR: Kami Dengar Aspirasi Publik

    Nasional
    Polri: Kecelakaan di Tol Sumo Terjadi Setelah Bus Melaju 17 Km dan Diganti Sopir Cadangan

    Polri: Kecelakaan di Tol Sumo Terjadi Setelah Bus Melaju 17 Km dan Diganti Sopir Cadangan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.