PKS Vs Koalisi, "Lagu Lama" yang Diputar Kembali

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika dinamika antara Partai Keadilan Sejahtera dan koalisi diibaratkan sebuah lagu, maka itu bak lagu yang diputar kembali kini, berulang kali. Sebelumnya, seperti saat ini, gaduh antara koalisi dan PKS pernah terjadi. Sekitar setahun yang lalu, PKS juga menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sikap berbeda juga dipilih PKS dalam mengambil sikap terkait kasus Bank Century, tahun 2010.

Meski dianggap pembangkang dan "anak nakal", toh hingga saat ini, partai yang dipimpin Anis Matta itu masih tetap bertahan, enggan beranjak dari barisan koalisi. Demikian juga koalisi, meski tak nyaman, toh masih tetap mempertahankannya.

Mengulang lagu lama

Mari kita lihat ke belakang. Tak usah jauh-jauh, cukup setahun lalu. Ketika PKS juga bersikap menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Saat itu, ada desakan untuk meminta PKS hengkang dari koalisi. Jika merasa tak nyaman dengan kesepakatan koalisi, mengapa masih tetap bertahan?

Ketika itu, Sekretaris Sekretariat Gabungan Syarief Hasan menilai, dengan bersikap berseberangan dengan pemerintah, PKS telah melanggar kontrak koalisi. Oleh karena itu, menurut Syarief, PKS sudah semestinya mundur dari koalisi.

"Kan ada lagu tuh, 'Kau yang memulai, kau yang mengakhiri'. Begitulah seharusnya PKS bersikap," kata Syarief di Kota Solo, Senin (9/4/2012).

Harapan agar PKS mundur kembali diungkapkan Syarief, ketika polemik yang sama terjadi lagi.

"Nanti kita lihat (soal PKS) setelah pembahasan APBNP selesai, kemudian pelaksanaan BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) itu berjalan, baru kita pikirkan lagi itu," kata Syarief di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Ketika dimintai penegasan bagaimana sikap Setgab soal PKS, Syarief menjawab, aturan koalisi sudah jelas dalam code of conduct. "Harusnya (PKS) mengundurkan diri atau...," kata Syarief tanpa melanjutkan pernyataan.

Ia menyarankan untuk membaca code of conduct.

"Tapi, PKS kan selama ini tidak ingin keluar koalisi?" tanya wartawan.

"Nanti kita lihat setelah APBNP selesai. Mudah-mudahan dia sadar," jawab Ketua Harian DPP Partai Demokrat itu.

Bertahan di koalisi

Setahun lalu, saat berpolemik sama, PKS bertahan dengan pendapatnya bahwa urusan koalisi hanya berurusan dengan Presiden SBY sebagai ketua koalisi. PKS akan keluar jika SBY mengeluarkannya dari barisan koalisi. Pernyataan elite partai koalisi lainnya tak dianggap.

"Kami tidak konsen dengan sikap perorangan di kalangan koalisi yang lain. Kami konsennya pada sikap SBY secara resmi. PKS tidak akan mengundurkan diri sebelum ada penetapan resmi dari Pak SBY," kata Anis Matta, yang saat itu menjabat Sekjen PKS, di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/4/2012).

Ia menolak tudingan bahwa PKS telah melanggar kontrak koalisi terkait penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Kini, pernyataan yang sama juga dilontarkan elite PKS. Meski berada dalam barisan koalisi, mereka tak ingin "membeo" dengan kesepakatan koalisi. Jika dikeluarkan, maka keputusan itu harus datang dari Presiden SBY.

Bagaimana ending-nya?

Desakan untuk mengeluarkan PKS dari koalisi kini kembali diungkapkan elite partai koalisi lainnya. Wakil Ketua Umum Agung Laksono meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan koalisi menertibkan dan mendisiplinkan PKS. Elite Demokrat lebih garang lagi, PKS seharusnya mundur dengan kesadaran sendiri. Seperti yang lalu-lalu, bola diserahkan kepada SBY. Kira-kira, apa langkah yang akan diambil SBY kali ini?

"Wah sulit menebak langkah SBY. Tingkat kesulitannya sama dengan menebak mau ke arah mana bajaj di Jakarta berbelok," kata Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi kepada Kompas.com, Rabu (12/6/2013).

Kandidat PhD bidang politik di Australian National University itu memprediksi, SBY kemungkinan tak akan mendepak PKS dari koalisi. Akan tetapi, bisa saja mengurangi kursi menteri yang kini dijabat kader PKS. Ada tiga kementerian yang saat ini menjadi "jatah" PKS.

"PKS tetap dipertahankan, tapi jatah menterinya dikurangi. Itu akan membuat PKS serba salah. Jika SBY memecat PKS dari koalisi, justru itu yang ditunggu PKS dengan sukacita. Strategi usang sebagai pihak terzalimi akan dikapitalisasi PKS. SBY sadar itu," papar Burhanuddin.

Sindiran sudah dilayangkan SBY pada rapat kabinet yang berlangsung pada Rabu kemarin di Kantor Presiden, Jakarta. Ia mengajak elite politik Indonesia untuk menomorduakan kepentingan politik praktis terkait pembahasan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Presiden mengajak seluruh komponen bangsa menjaga perekonomian Indonesia.

"Dengan kerendahan hati, saya mengajak sahabat-sahabat saya, para elite politik, untuk menomorduakan kepentingan politik praktis, kepentingan politik menjelang Pemilu 2014. Marilah kita menomorduakan itu," kata Presiden.

Entah prediksi mana yang benar untuk melihat bagaimana akhir keributan "rumah tangga" koalisi kali ini. Yang pasti, bersiap saja untuk kembali mendengar lagu yang sama.