Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Vs Koalisi, "Lagu Lama" yang Diputar Kembali

Kompas.com - 13/06/2013, 11:54 WIB
ING

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika dinamika antara Partai Keadilan Sejahtera dan koalisi diibaratkan sebuah lagu, maka itu bak lagu yang diputar kembali kini, berulang kali. Sebelumnya, seperti saat ini, gaduh antara koalisi dan PKS pernah terjadi. Sekitar setahun yang lalu, PKS juga menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sikap berbeda juga dipilih PKS dalam mengambil sikap terkait kasus Bank Century, tahun 2010.

Meski dianggap pembangkang dan "anak nakal", toh hingga saat ini, partai yang dipimpin Anis Matta itu masih tetap bertahan, enggan beranjak dari barisan koalisi. Demikian juga koalisi, meski tak nyaman, toh masih tetap mempertahankannya.

Mengulang lagu lama

Mari kita lihat ke belakang. Tak usah jauh-jauh, cukup setahun lalu. Ketika PKS juga bersikap menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Saat itu, ada desakan untuk meminta PKS hengkang dari koalisi. Jika merasa tak nyaman dengan kesepakatan koalisi, mengapa masih tetap bertahan?

Ketika itu, Sekretaris Sekretariat Gabungan Syarief Hasan menilai, dengan bersikap berseberangan dengan pemerintah, PKS telah melanggar kontrak koalisi. Oleh karena itu, menurut Syarief, PKS sudah semestinya mundur dari koalisi.

"Kan ada lagu tuh, 'Kau yang memulai, kau yang mengakhiri'. Begitulah seharusnya PKS bersikap," kata Syarief di Kota Solo, Senin (9/4/2012).

Harapan agar PKS mundur kembali diungkapkan Syarief, ketika polemik yang sama terjadi lagi.

"Nanti kita lihat (soal PKS) setelah pembahasan APBNP selesai, kemudian pelaksanaan BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) itu berjalan, baru kita pikirkan lagi itu," kata Syarief di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Ketika dimintai penegasan bagaimana sikap Setgab soal PKS, Syarief menjawab, aturan koalisi sudah jelas dalam code of conduct. "Harusnya (PKS) mengundurkan diri atau...," kata Syarief tanpa melanjutkan pernyataan.

Ia menyarankan untuk membaca code of conduct.

"Tapi, PKS kan selama ini tidak ingin keluar koalisi?" tanya wartawan.

"Nanti kita lihat setelah APBNP selesai. Mudah-mudahan dia sadar," jawab Ketua Harian DPP Partai Demokrat itu.

Bertahan di koalisi

Setahun lalu, saat berpolemik sama, PKS bertahan dengan pendapatnya bahwa urusan koalisi hanya berurusan dengan Presiden SBY sebagai ketua koalisi. PKS akan keluar jika SBY mengeluarkannya dari barisan koalisi. Pernyataan elite partai koalisi lainnya tak dianggap.

"Kami tidak konsen dengan sikap perorangan di kalangan koalisi yang lain. Kami konsennya pada sikap SBY secara resmi. PKS tidak akan mengundurkan diri sebelum ada penetapan resmi dari Pak SBY," kata Anis Matta, yang saat itu menjabat Sekjen PKS, di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/4/2012).

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com