Kompas.com - 13/06/2013, 11:54 WIB
Penulis ING
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika dinamika antara Partai Keadilan Sejahtera dan koalisi diibaratkan sebuah lagu, maka itu bak lagu yang diputar kembali kini, berulang kali. Sebelumnya, seperti saat ini, gaduh antara koalisi dan PKS pernah terjadi. Sekitar setahun yang lalu, PKS juga menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sikap berbeda juga dipilih PKS dalam mengambil sikap terkait kasus Bank Century, tahun 2010.

Meski dianggap pembangkang dan "anak nakal", toh hingga saat ini, partai yang dipimpin Anis Matta itu masih tetap bertahan, enggan beranjak dari barisan koalisi. Demikian juga koalisi, meski tak nyaman, toh masih tetap mempertahankannya.

Mengulang lagu lama

Mari kita lihat ke belakang. Tak usah jauh-jauh, cukup setahun lalu. Ketika PKS juga bersikap menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Saat itu, ada desakan untuk meminta PKS hengkang dari koalisi. Jika merasa tak nyaman dengan kesepakatan koalisi, mengapa masih tetap bertahan?

Ketika itu, Sekretaris Sekretariat Gabungan Syarief Hasan menilai, dengan bersikap berseberangan dengan pemerintah, PKS telah melanggar kontrak koalisi. Oleh karena itu, menurut Syarief, PKS sudah semestinya mundur dari koalisi.

"Kan ada lagu tuh, 'Kau yang memulai, kau yang mengakhiri'. Begitulah seharusnya PKS bersikap," kata Syarief di Kota Solo, Senin (9/4/2012).

Harapan agar PKS mundur kembali diungkapkan Syarief, ketika polemik yang sama terjadi lagi.

"Nanti kita lihat (soal PKS) setelah pembahasan APBNP selesai, kemudian pelaksanaan BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) itu berjalan, baru kita pikirkan lagi itu," kata Syarief di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Ketika dimintai penegasan bagaimana sikap Setgab soal PKS, Syarief menjawab, aturan koalisi sudah jelas dalam code of conduct. "Harusnya (PKS) mengundurkan diri atau...," kata Syarief tanpa melanjutkan pernyataan.

Ia menyarankan untuk membaca code of conduct.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

    Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

    Nasional
    Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

    Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

    Nasional
    Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

    Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

    Nasional
    ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

    ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

    Nasional
    Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

    Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

    Nasional
    Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan 'Life Time Achievement' dari MACC

    Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan "Life Time Achievement" dari MACC

    Nasional
    UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

    UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

    Nasional
    Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

    Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

    Nasional
    UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

    UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

    Nasional
    Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

    Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

    Nasional
    Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

    Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

    Nasional
    KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

    KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

    Nasional
    UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

    UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

    Nasional
    UPDATE 25 Mei: 86.020 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,88 Persen

    UPDATE 25 Mei: 86.020 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,88 Persen

    Nasional
    UPDATE 25 Mei: Ada 3.606 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    UPDATE 25 Mei: Ada 3.606 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.