Kompas.com - 13/06/2013, 10:53 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorCaroline Damanik

KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia meradang. Puluhan bakal calon anggota legislatifnya kebingungan. Segala upaya dan harapan kandas tiba-tiba.

Keempat partai itu mendapati satu atau lebih daerah pemilihan (dapil)-nya tak memiliki satu caleg pun, antara lain Partai Gerindra di dapil Jawa Barat IX, PPP di dapil Jawa Barat II dan Jawa Tengah III, PAN gagal di Sumatera Barat I, serta PKPI tak punya caleg di tiga dapil, yakni Jawa Barat V, Jawa Barat VI, dan Nusa Tenggara Timur I.

Keempat parpol itu dinilai gagal memenuhi syarat keterwakilan perempuan dengan komposisi tertentu. Karena tak memenuhi syarat, daftar caleg di satu dapil pun tak muncul.

Penggantian tak bisa dilakukan.

Sesungguhnya setiap parpol sebagai pembuat undang-undang sudah memahami, di setiap dapil diperlukan setidaknya 30 persen perempuan caleg. Penempatannya, sesuai kebijakan afirmasi, satu di antara tiga nomor urut caleg. KPU pun sudah mengingatkan dalam sosialisasi peraturan KPU terkait pencalegan, satu saja perempuan caleg tak memenuhi syarat, misalnya karena berkasnya bermasalah, imbasnya pada semua dapil.

Hal itu terjadi pada keempat partai itu. Seorang perempuan bakal caleg PAN di Sumbar I dinilai tak memiliki ijazah SMA. Konon, ijazah yang diperolehnya dari sebuah sekolah di Swiss hilang. Parahnya, sekolah itu tutup sejak hampir 20 tahun lalu. ”Keterangan dari KBRI di Swiss hanya menyebutkan sekolah tersebut pernah ada dan tutup tahun sekian, tidak menerangkan kelulusan caleg,” kata anggota KPU, Hadar N Gumay.

PPP lebih tragis di dapil Jabar II. Dengan jumlah caleg yang bisa diajukan 10 orang, PPP sudah menempatkan perempuan caleg di nomor 1-3. Namun, seorang lainnya di nomor 10. Semestinya perempuan caleg itu ditempatkan di nomor urut 7 sampai 9.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penghubung PPP dengan KPU, Fernita Darwis, spontan bilang, ”Calegnya sendiri yang minta. Sebelumnya partai sudah menempatkan di nomor 7. Saat perbaikan, dia minta diubah ke nomor terakhir.” Seorang fungsionaris partai pun berseloroh, ”Dukunnya bilang harus nomor terakhir barangkali.”

Di dapil lainnya, Jateng III, PPP gagal akibat seorang perempuan caleg menggunakan salinan (fotokopi) KTP yang sudah tak berlaku. Fernita mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan surat yang menerangkan caleg itu sedang memproses pembuatan KTP elektronik. Meski akan mengecek ulang, Hadar mengatakan, KPU sejauh ini belum menerima berkas itu.

Partai Gerindra pun kehilangan satu dapil karena seorang perempuan calegnya masih terdaftar sebagai caleg PKPI. KPU sudah mengingatkan, jika parpol tidak mengganti atau mengklarifikasi caleg ganda sampai 22 Mei, keduanya dicoret dari daftar caleg sementara (DCS). Haris Bobihoe, penghubung Partai Gerindra dengan KPU, protes, calegnya sudah memberikan surat pemberhentian dari PKPI dan mundur dari daftar caleg PKPI di Jabar V. Namun, KPU tak bisa menerima berkas langsung dari caleg. Peserta pemilu adalah parpol. Jadi, parpol yang bisa mengusulkan atau menarik caleg.

Di dapil NTT I, caleg PKPI tak melampirkan salinan KTP. Adapun di Jatim VI, legalisasi ijazah SMA seorang perempuan caleg tak bertanda tangan.

KPU telah menyampaikan hasil verifikasi sementara pada akhir April dan sudah disebutkan berkas persyaratan yang harus dilengkapi. Parpol semestinya lebih teliti. Kalau administrasi caleg saja tak beres, bagaimana mengurus negara sebesar Indonesia? (NINA SUSILO)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

    Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

    Nasional
    Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

    Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

    Nasional
    Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

    Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

    Nasional
    Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

    Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

    Nasional
    Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

    Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

    Nasional
    Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

    Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

    Nasional
    Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

    Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

    Nasional
    Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

    Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

    Nasional
    PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

    PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

    Nasional
    PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

    PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

    Nasional
    Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

    Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

    Nasional
    7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi 'Geruduk Istana Oligarki'

    7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi "Geruduk Istana Oligarki"

    Nasional
    Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

    Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

    Nasional
    Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

    Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

    Nasional
    Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

    Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.