Kompas.com - 13/06/2013, 09:35 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar, Kamis (13/6/2013). Ia akan diperiksa terkait posisinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang.

"DK (Deddy Kusdinar) diperiksa sebagai tersangka besok (hari ini)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Biasanya, KPK menahan seseorang seusai pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka ketika berkas perkaranya hampir rampung. Adapun, berkas perkara Deddy, dinyatakan hampir rampung. KPK segera melimpahkan kasusnya ke tahap penuntutan. Saat ditanya mengenai kemungkinan KPK menahan Deddy seusai pemeriksaan hari ini, Johan mengaku belum dapat informasi.

"Belum ada informasi soal penahanan," katanya.

Sebelumnya, Deddy melalui pengacaranya Rudy Alfonso mengaku telah meminta kepada penyidik KPK agar proses hukumnya disegerakan.

"Sebulan yang lalu, klien saya Pak DK (Deddy Kusdinar) minta kepada saya agar menyampaikan ke penyidik bahwa yang bersangkutan berharap segera diproses di persidangan dan segera mendapatkan kepastian hukum," kata Rudy.

KPK menetapkan Deddy sebagai tersangka pada Juli tahun lalu. Sejauh ini Deddy belum ditahan meskipun sudah diperiksa sebagai tersangka. Rudy juga mengungkapkan, Deddy siap jika langsung ditahan KPK seusai pemeriksaan besok.

"Sebagai konsekuensinya yang bersangkutan siap jika dilakukan penahanan," ujarnya.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, KPK menetapkan tiga tersangka. Selain Deddy, mereka yang jadi tersangka adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, serta petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara.

KPK juga menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat sebagai tersangka. Berbeda dengan ketiga tersangka di atas, Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang. Sejauh ini, belum ada tersangka Hambalang yang ditahan KPK. Jika dilihat dari waktu penetapannya sebagai tersangka, Deddy lah yang pertama dijerat KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Muhaimin: Rakyat Jangan Memilih karena Uang

    Muhaimin: Rakyat Jangan Memilih karena Uang

    Nasional
    Waspada Hepatitis Akut, Masyarakat Disarankan Tetap Pakai Masker di Tengah Kerumunan

    Waspada Hepatitis Akut, Masyarakat Disarankan Tetap Pakai Masker di Tengah Kerumunan

    Nasional
    Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

    Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

    Nasional
    Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

    Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

    Nasional
    Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

    Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

    Nasional
    Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

    Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

    Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

    Nasional
    Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

    Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

    Nasional
    Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

    Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

    Nasional
    Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

    Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

    Nasional
    Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

    Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

    Nasional
    Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

    Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

    Nasional
    Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

    Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

    Nasional
    Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

    Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

    Nasional
    Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

    Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.