Apa Maunya PKS, Apa Maunya Koalisi?

Jazuli menjelaskan, sejak awal PKS memilih berada di koalisi. Namun, kata dia, koalisi tak bisa membungkam PKS untuk bersikap kritis. "Lagi pula, dari sikap kami selama ini hanya beberapa saja program yang kami tentang seperti Century dan BBM. Program pemerintah lainnya kan kami dukung," ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya, PKS tidak harus mundur dari koalisi jika bertentangan dengan pemerintah. Keputusan koalisi, lanjut Jazuli, sepenuhnya hak prerogatif presiden. 

Sinyal dari Istana

Partai Demokrat menjadi partai yang paling keras menyikapi perbedaan sikap PKS. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menuding PKS munafik karena menolak kebijakan BBM, tetapi masih tetap ingin di koalisi. Wakil Ketua Umum Demokrat lainnya, Max Sopacua pusing melihat tingkah dari PKS. Menurutnya, perbedaan sikap partai dan para menteri PKS sangat membingungkan partai koalisi.

“Kalau saya jadi Presiden PKS, sudah saya bentak itu Tifatul. Apalagi dia sudah menjadi Sekretaris Sosialisasi BBM, bagaimana ini?” kata Max, Senin (10/6/2013), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Meski desakan untuk keluar dari koalisi semakin kuat, PKS bergeming. Sinyal dari Istana pun mulai menyata. Pada rapat Setgab tanggal 11 Juni lalu, PKS untuk pertama kalinya sengaja tidak diundang dalam rapat yang membicarakan persoalan BBM ini. Padahal, seluruh ketua umum partai koalisi hadir dalam rapat. Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menyebutkan PKS sengaja tidak diundang sebagai bentuk kekecewaan partai koalisi.

“Seluruh partai koalisi kecewa karena ada satu anggota koalisi yang tak lagi sejalan,” katanya.

Syarief pun membenarkan di dalam rapat itu memang sempat dibahas tentang sanksi untuk PKS. Tetapi, ia tak menjelaskan secara rinci bentuk sanksi itu. “Semua sudah jelas dalam code of conduct,” ujarnya.

Dalam rapat kabinet, Rabu (12/6/2013) siang, yang dipimpin Presiden SBY, tiga menteri asal PKS yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri tak hadir. Menurut informasi, mereka memang tidak diundang dalam rapat yang berisi pengarahan dari Presiden SBY tentang kenaikan harga BBM. Di saat bersamaan, digelar rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di kediaman Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. 

Pada rapat kabinet, Presiden menyindir PKS, meski secara tidak langsung. “Saya dengar komentar dan kritik kepada saya pribadi dan pemerintah. Pada kesempatan baik ini, saya sampaikan tidak ada yang senang-senang. Ketika kebijakan kenaikan BBM harus diambil, saya berharap jangan terlalu mudah pihak-pihak tertentu mengklaim bahwa mereka yang mencintai rakyat. Kami semua mencintai rakyat. Tidak ada yang tidak menyayangi rakyat," papar Presiden.

Di hari yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah membeberkan tentang “surat cerai” SBY kepada PKS dalam koalisi. Menurutnya, informasi ini tentang ini diterima oleh salah seorang menteri Kabinet Indonesia Bersatu II asal PKS. Namun, PKS masih menunggu surat resmi yang disampaikan Presiden kepada partai. Jika surat sudah diterima, maka Majelis Syuro PKS akan menggelar rapat untuk mengambil sikap.

Menteri tak rela dicopot

PKS mengaku tak masalah jika dikeluarkan dari koalisi. Namun, partai ini berharap agar tiga menterinya tak ikut dicopot Presiden SBY. Menurut PKS, kewenangan mencopot menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden yang tidak bisa diintervensi pihak mana pun, termasuk peserta koalisi.

"Kami khawatir Pasal 17 UUD, yang menyebutkan sebagai konsekuensi dari presidensialisme bahwa menteri adalah hak prerogatif presiden. Jadi, tidak boleh ada pihak luar yang intervensi soal menteri dalam kabinet karena secara langsung bertentangan dengan konstitusi kita," ujar Fahri.

Fahri mengungkapkan, dalam sistem presidensial, pejabat publik bukan pejabat tinggi biasa karena menteri itu adalah presiden di bidangnya. "Tidak bisa menarik dan cabut menteri secara lisan, bisa dianggap menyerang secara konstitusi," ujarnya.

Saat ditanya tentang sikap PKS yang tidak rela menterinya dicopot, Fahri membantah. Menurutnya, Presiden sebaiknya kembali pada prinsip presidensialisme bahwa partai tidak berdaulat di dalam kabinet. "Sehingga presiden punya hak prerogatif pilih menterinya, presiden tidak boleh diintervensi. Kami akan konsisten pada itu, ini bukan main-main," kata Fahri.

Dalam kontrak koalisi, salah satu klausulnya menyebutkan, "Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik. Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet".

Polemik ini diharapkan tidak terus berlarut-larut mengingat pekerjaan rumah pemerintah yang menggunung jika nantinya harga BBM dipastikan naik.