Kompas.com - 13/06/2013, 08:22 WIB
Penulis ING
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com — Partai-partai koalisi pendukung pemerintah kembali gaduh. Kegaduhan klasik kembali berulang, dengan irama dan lirik yang hampir sama. Sikap salah satu partai koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menimbulkan polemik dalam "rumah tangga" koalisi. PKS lagi-lagi menyatakan penolakannya atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Partai koalisi lainnya mempertanyakan sikap PKS. Bergabung di koalisi, tetapi memilih sikap berserangan. PKS berdalih, menjadi anggota koalisi tak harus membeo. Sementara menurut Sekretaris Sekretariat Gabungan Syarief Hasan, PKS seharusnya sadar diri. Pilihan sikapnya telah mengingkari kesepakatan yang ditandatangani dalam kontrak koalisi. Apa isi kontrak koalisi?

Kontrak koalisi yang mengikat saat ini adalah kontrak yang ditandatangani pada 23 Mei 2011, penyempurnaan dari kontrak yang ditandatangani partai koalisi pada 15 Oktober 2009. Mari kita lihat isinya:

1. Setiap anggota koalisi wajib memiliki dan menjalankan semangat kebersamaan dalam sikap dan komunikasi politik yang sungguh-sungguh mencerminkan kehendak yang tulus untuk berkoalisi. Anggota koalisi sepakat untuk tidak mengeluarkan pernyataan dan tindakan maupun komunikasi politik yang senantiasa menyerang dan mendiskreditkan satu sama lain sehingga semangat kebersamaan dan soliditas koalisi senantiasa dapat diimplementasikan bersama-sama.

2. Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Presiden (yang dalam hal ini dibantu oleh Wakil Presiden) menyangkut kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, setelah mempertimbangkan pandangan dan rekomendasi pimpinan partai koalisi pada rapat yang dipimpin oleh Ketua Setgab, wajib didukung dan diimplementasikan, baik di pemerintahan maupun melalui fraksi-fraksi di DPR. Menteri-menteri dari parpol koalisi merupakan perwakilan resmi parpol koalisi. Karena itu, wajib menjelaskan dan menyosialisasikan segala kebijakan maupun keputusan yang telah ditetapkan oleh Presiden kepada partainya.

3. Dalam hal mekanisme kerja antara pemerintah dan DPR sesuai dengan fungsi-fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, parpol koalisi sepakat untuk tetap memberi ruang pembahasan sebagaimana mekanisme kerja yang selama ini berlangsung antara pemerintah dan DPR melalui forum-forum rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat konsultasi, dan lain-lain.

4. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan komunikasi parpol koalisi, terutama dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, Presiden melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi minimal satu kali dalam tiga bulan atau pada waktu-waktu yang ditentukan yang pelaksanaannya diatur oleh Setgab.

5. Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik.

Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi.

Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

    Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

    Nasional
    Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

    Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

    Nasional
    Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

    Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

    Nasional
    Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

    Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

    Nasional
    Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

    Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

    Nasional
    Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

    Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

    Nasional
    Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

    Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

    Nasional
    Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

    Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

    Nasional
    PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

    PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

    Nasional
    KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

    KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

    Nasional
    V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

    V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

    Nasional
    KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

    KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

    Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

    Nasional
    KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

    KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

    Nasional
    Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

    Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.