Kompas.com - 13/06/2013, 07:58 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan masih ada harapan bagi para bakal calon legislatif yang dicoret karena partainya tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di daerah pemilihan. Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, mereka masih dapat masuk ke dalam daftar calon sementara (DCS) jika partai politik yang mengusung memenangkan pengaduan sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

"Ada tahapan yang disebut pengajuan sengketa di Bawaslu. Nanti Bawaslu yang menentukan apakah bakal caleg yang tersebut layak lolos untuk masuk DCS," kata Arief saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/6/2013).

Jika nantinya dalam pengajuan sengketa tersebut mereka masih dinyatakan tidak lolos, Arief melanjutkan, parpol dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nantinya PTTUN-lah yang akan memutuskan apakah bakal caleg tersebut dinyatakan lolos atau tidak.

"Intinya, masih ada kesempatan bagi mereka yang tidak lolos untuk dapat masuk ke dalam DCS," ujarnya.

Selain itu, Arief memastikan, bahwa langkah yang akan ditempuh parpol itu tidak akan mengganggu jadwal persiapan Pemilu yang telah ditentukan. Langkah itu tidak akan mengganggu jalannya kampanye yang akan dilakukan oleh para bakal caleg, misalnya.

"Waktu persidangan itu kan cukup singkat. Bahkan PTTUN saja membatasi waktu sidang itu hanya 21 hari. Artinya sebelum penetapan DCT (daftar calon tetap) kasus ini sudah dapat selesai," ujarnya.

Seperti diketahui, empat parpol terancam kehilangan suara dari sejumlah dapil karena tidak dapat memenuhi kuota keterwakilan 30 persen perempuan di dapil tersebut. Karena tidak memenuhi syarat itu, semua bakal caleg yang terdaftar di dapil itu juga ikut tersingkir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Persoalan kuota perempuan tersebut diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Syarat Pengajuan Calon Anggota Legislatif. Keempat parpol yang dapilnya dicoret itu yakni Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jabar IX, PPP untuk dapil Jawa Barat II dan Jateng III, PAN dapil Sumbar I, dan PKPI untuk dapil Jabar V, Jabar VI, dan NTT I. Dari hasil verifikasi berkas tahap kedua, KPU menemukan sejumlah persoalan pada dapil tersebut yakni ditemukannya bakal caleg yang terindikasi ganda, tidak disertakannya fotokopi KTP dan ijazah yang berlaku, hingga persoalan penempatan nomor urut bacaleg perempuan (zipper system).

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

    Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

    Nasional
    5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

    5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

    Nasional
    Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

    Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

    Nasional
    ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

    ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

    Nasional
    Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

    Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

    Nasional
    Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

    Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

    Nasional
    Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

    Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

    Nasional
    Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

    Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

    Nasional
    Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

    Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

    Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

    Nasional
    Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

    Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

    Nasional
    Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

    Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

    Nasional
    Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

    Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

    Nasional
    Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

    Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

    Nasional
    Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

    Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X