Kompas.com - 12/06/2013, 22:25 WIB

KEFAMENANU, KOMPAS.com — Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi, Nusa Tenggara Timur, mengimbau masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk menolak semua calon legislatif (caleg) yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun yang telah dilaporkan ke lembaga-lembaga negara dan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi.

"Kita melihat partai politik yang masih mencalonkan mereka sama saja dengan tidak memiliki komitmen untuk pemberantasan korupsi dan kita mendesak Kejaksaan Negeri Kefamenanu agar jangan terkesan memproyekkan kasus korupsi dengan menggantung nasib dua tersangka," jelas Direktur Lakmas Cendana Wangi Viktor Manbait kepada Kompas.com, Rabu (12/6/2013) malam.

Dua tersangka korupsi yang dimaksud Viktor adalah RN, Ketua DPRD TTU periode 2009-2014, dan ET anggota DPRD periode 2009-2014. Keduanya terlibat korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU tahun 2010 lalu.

Selain RN dan ET, Viktor juga menyinggung Wakil Ketua DPRD TTU HFS dan anggotanya YLN diduga terlibat kasus pemerasan. Keduanya telah diperiksa oleh Badan Kehormatan (BK).

"Masyarakat TTU akan melihat Kejaksaan TTU menjadi lembaga penegak hukum yang sukses dalam menetapkan jumlah tersangka, namun menjadi banci untuk meneruskannnya ke pengadilan dengan dalih pembuktian. Kalau memang tidak cukup bukti, jangan cepat-cepat ditetapkan sebagai tersangka, hanya untuk gagah-gagahan saja," kecam Viktor.

Untuk diketahui, Ketua DPRD TTU, RN, bersama anggota DPRD TTU, ET, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu pada November 2010 lalu lantaran terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU tahun 2008 senilai Rp 5 miliar lebih.

Saat itu, Dinas Kesejahteraan Sosial TTU melelang proyek pembangunan rumah sangat sederhana sebanyak 333 unit. Proyek itu dikerjakan RN selaku kontraktor pelaksana dan ET selaku konsultan pengawas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD TTU, HFS, diduga kuat melakukan pemerasan sebesar Rp 50 juta terhadap Kepala SD Katolik Maubesi 2 terkait proyek rehabilitasi 48 unit gedung sekolah dasar (SD) senilai Rp 14 miliar lebih. Anggota DPRD TTU, YLN, juga diduga kuat memeras Kepala SD Noetoko sebesar Rp 200 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.