Kompas.com - 12/06/2013, 22:03 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menilai, alasan pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah cukup tepat. Pasalnya, pemerintah berupaya mencegah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 3 persen seperti yang diamanatkan di dalam undang-undang.

Idrus mengungkapkan, jika pemerintah tidak segera mengurangi subsidi BBM, dikhawatirkan defisit APBN akan menembus angka 3,3 persen. Meski demikian, kata Idrus, walaupun mengurangi subsidi BBM, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kompensasi sebagai penyeimbangnya. "Kenaikan itu atas dasar pertimbangan rasional. Pemerintah memiliki kewenangan menaikkan BBM. Dengan kewenangan pemerintah itu, tentu Partai Golkar sangat concern," kata Idrus di Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Kompensasi itu, dikatakan Idrus, yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin. Diharapkan melalui kompensasi itu masyarakat kecil tidak akan terlalu terbebani dengan kenaikan harga BBM.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

    Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

    Nasional
    KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

    KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

    Nasional
    OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

    OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

    Nasional
    KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

    KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

    Nasional
    KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Nasional
    Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

    Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

    Nasional
    Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

    Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

    UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

    Nasional
    Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

    Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

    Nasional
    Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

    Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

    UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

    Nasional
    Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

    Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X