Kompas.com - 12/06/2013, 19:56 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa protes atas sikap Komisi Pemilihan Umum yang menganulir semua bakal calon anggota legislatif DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat I. Menurut Hatta, keputusan KPU itu tidak masuk akal, tidak adil, bahkan melanggar hak asasi manusia.

"Saya sudah minta (partai) supaya dilakukan protes. Enggak masuk akal," kata Hatta di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Hatta mengatakan, tidak adil dan melanggar HAM jika bakal caleg lain harus menerima hukuman dengan dicoret dari daftar caleg meskipun bukan karena kesalahannya. Hatta meminta keputusan KPU diperbaiki demi keadilan.

Seperti diberitakan, KPU menganulir semua bakal caleg PAN di dapil Sumbar I lantaran salah satu bakal caleg perempuan, yakni Selvyana Sofyan Hosen, dinyatakan gugur. Pasalnya, dengan gugurnya Selvyana, PAN tidak bisa memenuhi persyaratan kuota perempuan.

Selvyana dicoret dengan alasan tidak menyertakan surat ijazah ataupun surat keterangan pernah kuliah di luar negeri. Belum diketahui siapa saja bakal caleg PANN di dapil Sumbar I.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

    UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

    Nasional
    Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

    Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

    Nasional
    Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

    Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

    Nasional
    3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

    3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

    Nasional
    Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

    Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

    Nasional
    Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

    Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

    Nasional
    Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga 'Tracer' Covid-19 di Sleman

    Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga "Tracer" Covid-19 di Sleman

    Nasional
    Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

    Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

    Nasional
    Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

    Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

    Nasional
    Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

    Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

    Nasional
    Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

    Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

    Nasional
    Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

    Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

    Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

    Nasional
     Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

    Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

    Nasional
    Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

    Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X