Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biaya Kampanye Pemilu 2014 Bakal Lebih Besar

Kompas.com - 12/06/2013, 18:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif menetapkan sistem proporsional terbuka yang akan diterapkan dalam Pemilu 2014. Sama dengan aturan yang berlaku pada Pemilu 2009, setiap calon anggota legislatif yang akan bertarung diwajibkan untuk memperoleh suara terbanyak agar dapat terpilih sebagai anggota DPR. Hanya, dana kampanye untuk pemilu tahun depan diperkirakan akan lebih besar daripada biaya kampanye caleg pada pemilu lalu.

Politisi PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan, biaya kampanye pada pemilu lalu lebih kecil karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif baru disahkan beberapa bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2009. Akibatnya, caleg tidak sempat mempersiapkan dana yang besar untuk menghadapi pemilu pada saat itu.

"Lain halnya dengan UU Pemilu saat ini, di mana sudah diketok palu satu tahun sebelumnya," kata Pramono saat diskusi Pemilu Biaya Tinggi dan Kualitas Anggota DPR di Jakarta, Kamis (12/6/2013).

Pramono menggambarkan, jika pada Pemilu 2009 yang lalu seorang caleg cukup menyediakan biaya kampanye sebesar Rp 500 juta-Rp 600 juta, untuk Pemilu 2014, setidaknya dana kampanye yang harus dipersiapkan oleh seorang caleg akan mencapai Rp 1,2 miliar-Rp 1,5 miliar. Artinya, terjadi kenaikan hingga mencapai dua kali lipat daripada sebelumnya.

Menurut Pramono, kondisi demikian diperkirakan tidak akan membuat wajah anggota DPR hasil Pemilu 2014 jauh berbeda dengan Pemilu 2009. Pasalnya, sistem yang digunakan sama. Selain itu, caleg-caleg dari kalangan aktivis yang diharapkan mewarnai perubahan di DPR dinilai sulit memenuhi dana yang dibutuhkan.

"Kondisi seperti ini bisa menjadi malapetaka bagi aktivis yang tidak memiliki modal," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com