Kompas.com - 12/06/2013, 18:57 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif menetapkan sistem proporsional terbuka yang akan diterapkan dalam Pemilu 2014. Sama dengan aturan yang berlaku pada Pemilu 2009, setiap calon anggota legislatif yang akan bertarung diwajibkan untuk memperoleh suara terbanyak agar dapat terpilih sebagai anggota DPR. Hanya, dana kampanye untuk pemilu tahun depan diperkirakan akan lebih besar daripada biaya kampanye caleg pada pemilu lalu.

Politisi PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan, biaya kampanye pada pemilu lalu lebih kecil karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif baru disahkan beberapa bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2009. Akibatnya, caleg tidak sempat mempersiapkan dana yang besar untuk menghadapi pemilu pada saat itu.

"Lain halnya dengan UU Pemilu saat ini, di mana sudah diketok palu satu tahun sebelumnya," kata Pramono saat diskusi Pemilu Biaya Tinggi dan Kualitas Anggota DPR di Jakarta, Kamis (12/6/2013).

Pramono menggambarkan, jika pada Pemilu 2009 yang lalu seorang caleg cukup menyediakan biaya kampanye sebesar Rp 500 juta-Rp 600 juta, untuk Pemilu 2014, setidaknya dana kampanye yang harus dipersiapkan oleh seorang caleg akan mencapai Rp 1,2 miliar-Rp 1,5 miliar. Artinya, terjadi kenaikan hingga mencapai dua kali lipat daripada sebelumnya.

Menurut Pramono, kondisi demikian diperkirakan tidak akan membuat wajah anggota DPR hasil Pemilu 2014 jauh berbeda dengan Pemilu 2009. Pasalnya, sistem yang digunakan sama. Selain itu, caleg-caleg dari kalangan aktivis yang diharapkan mewarnai perubahan di DPR dinilai sulit memenuhi dana yang dibutuhkan.

"Kondisi seperti ini bisa menjadi malapetaka bagi aktivis yang tidak memiliki modal," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Malai Beroperasi Sore Ini

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Malai Beroperasi Sore Ini

Nasional
Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Nasional
Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Nasional
Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Nasional
Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Nasional
Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Nasional
Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung

Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung

Nasional
PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Nasional
Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Nasional
Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Nasional
Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.