Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Solusi Kampanye Mahal ala Pramono

Kompas.com - 12/06/2013, 18:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengamat menilai pelaksanaan Pemilu 2014 tidak akan jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2009. Sistim proporsional terbuka yang dianut pada pemilu 2014 diperkirakan membuat caleg jor-joran dalam menggelontorkan dana kampanye. Pasalnya, caleg dipaksa mendapat dukungan sebanyak mungkin jika ingin terpilih sebagai anggota DPR.

Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung mengatakan, setidaknya ada lima cara yang dapat dilakukan untuk menyiasati pelaksanaan pemilu yang berbiaya mahal. Pertama, membuat aturan yang memperbolehkan partai untuk membuat badan usaha. Melalui badan usaha tersebut, partai dapat berproduksi sesuatu untuk dijual. Nantinya, uang keuntungan hasil penjualan produk itulah yang digunakan untuk membiayai dana kampanye.

"Kedua, bisa mengambil contoh di negara-negara barat dimana kampanye dibiayai oleh negara," kata Pramono, yang juga Wakil Ketua DPR, di Jakarta, Kamis (12/6/2013).

Cara selanjutnya, sambung Pramono, mengganti sistim proporsional terbuka menjadi sistim proporsional gabungan. Artinya, anggota legislatif yang nantinya akan duduk di Parlemen dipilih melalui dua sistem, yaitu dipilih oleh publik dan penunjukan langsung oleh parpol.

Keempat, pemerintah dan KPU, melalui UU dan Peraturan KPU, membuat regulasi pembatasan dana kampanye yang dapat dikeluarkan oleh caleg. Dengan demikian, tidak ada lagi pandangan mengenai pertarungan antara orang kaya dengan orang miskin.

"Terakhir, pemilukada langsung hanya untuk daerah tingkat dua saja. Sedangkan, pemilihan gubernur ditentukan oleh DPRD," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

    MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

    Nasional
    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Nasional
    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Nasional
    TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

    TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

    Nasional
    Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

    Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

    Nasional
    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Nasional
    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Nasional
    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Nasional
    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Nasional
    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

    Nasional
    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Nasional
    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com