Kompas.com - 12/06/2013, 17:37 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak elite politik Indonesia untuk menomorduakan kepentingan politik praktis terkait pembahasan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Presiden mengajak seluruh komponen bangsa menjaga perekonomian Indonesia.

"Dengan kerendahan hati, saya mengajak sahabat-sahabat saya, para elite politik, untuk menomorduakan kepentingan politik praktis, kepentingan politik menjelang Pemilu 2014. Marilah kita menomorduakan itu," kata Kepala Negara di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Presiden memandang penting menaikkan harga BBM bersubsidi demi mencegah membengkaknya defisit anggaran pada APBN 2013. Saat ini, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Presiden mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi adalah langkah terakhir yang ditempuh untuk menyelamatkan anggaran dan fiskal negara. Kepala Negara mengatakan, opsi menaikkan harga BBM bersubsidi telah diputuskan melalui pertimbangan yang mendalam.

"Kita hitung secara saksama," katanya.

Presiden kembali mengingatkan ada ketidakadilan pada pelaksanaan subsidi BBM selama ini. Dikatakan, masyarakat golongan mampu dan kaya turut menikmati subsidi BBM. Presiden menyebut mereka sebagai kelompok yang tidak patut menerima bantuan subsidi BBM.

 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Nasional
    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Nasional
    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Nasional
    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Nasional
    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Nasional
    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Nasional
    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Nasional
    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Nasional
    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Nasional
    Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

    Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

    Nasional
    Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

    Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

    Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

    Nasional
    KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

    KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

    Nasional
    Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

    Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X