Kompas.com - 12/06/2013, 17:27 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa setiap kritikan mengenai rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM), baik kepada pemerintah maupun dirinya pribadi sebagai kepala pemerintahan, sampai kepadanya. Namun, Presiden menegaskan bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bukan berarti pemerintah tidak mencintai rakyat Indonesia.

"Saya dengar komentar dan kritik kepada saya pribadi dan pemerintah. Pada kesempatan baik ini, saya sampaikan tidak ada yang senang-senang. Ketika kebijakan kenaikan BBM harus diambil, saya berharap jangan terlalu mudah pihak-pihak tertentu mengklaim bahwa mereka yang mencintai rakyat. Kami semua mencintai rakyat. Tidak ada yang tidak menyayangi rakyat," ungkapnya di Kantor Presiden, Rabu (12/6/2013).

Presiden mengatakan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan kondisi masyarakat yang kurang mampu ketika merencanakan kenaikan harga BBM. Pertimbangan ini lalu memunculkan sejumlah alternatif bantuan dan dana kompensasi, seperti melalui beras rakyat miskin, bantuan anak miskin, dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Menurut Presiden, langkah tersebut dinilai tepat karena bertujuan untuk memproteksi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini, lanjutnya, juga dilakukan di negara lain di dunia.

"Ini yang disebut dana kompensasi yang secara moral wajib diberikan kepada saudara kita yang tidak mampu. Bentuk beras rakyat miskin, program keluarga harapan ditingkatkan, bantuan untuk anak-anak miskin ditingkatkan, dan dalam waktu tertentu dan sementara, kita berikan BLSM kepada masyarakat tidak mampu sebagaimana yang kita lakukan pada 2005 dan 2008. Cara ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Cash transfer juga dilaksanakan banyak negara karena ini semua untuk membantu rakyat, untuk social protection," tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak melontarkan kritik terhadap rencana kenaikan BBM yang digulirkan pemerintah. Kritik dan penolakan juga datang dari internal Sekretariat Gabungan, yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Para elite PKS terang-terangan melontarkan penolakan, bahkan melalui spanduk-spanduk yang dipasang di jalan-jalan di Jakarta. PKS menunjukkan sikap bahwa rencana kenaikan BBM hanya akan menyengsarakan rakyat. Dalam rapat Setgab membahas rencana ini di kediaman Wapres Boediono, Selasa malam, pimpinan PKS juga tak hadir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, hari ini, Rabu siang, massa beratribut PKS melakukan demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di Bundaran HI di Jakarta. Mereka membawa atribut dan spanduk yang antara lain bertuliskan  "BBM naik ongkos naik, rakyat menderita", "Mau puasa, mau daftar sekolah, BBM dinaikin? Mimpi kalee", "BBM naik, sembako naik, rakyat menderita". Ada pula spanduk berisi ajakan "Rakyat bersatu tolak kenaikan BBM". Mereka juga membagikan selebaran kepada pengendara yang melintas.

 

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

    Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

    Nasional
    Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

    Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

    Nasional
    Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

    Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

    Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

    Nasional
    Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

    Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

    Nasional
    Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

    Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

    Nasional
    Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: 'Booster' Vaksin Hanya bagi Nakes

    Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: "Booster" Vaksin Hanya bagi Nakes

    Nasional
    Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

    Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

    Nasional
    KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

    KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

    Nasional
    Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

    Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

    Nasional
    YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

    YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

    Nasional
    Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

    Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

    Nasional
    Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

    Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

    Nasional
    Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

    Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

    Nasional
    Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

    Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X