Presiden: Jangan Terlalu Mudah Mengklaim Cinta Rakyat...

Kompas.com - 12/06/2013, 17:27 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa setiap kritikan mengenai rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM), baik kepada pemerintah maupun dirinya pribadi sebagai kepala pemerintahan, sampai kepadanya. Namun, Presiden menegaskan bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bukan berarti pemerintah tidak mencintai rakyat Indonesia.

"Saya dengar komentar dan kritik kepada saya pribadi dan pemerintah. Pada kesempatan baik ini, saya sampaikan tidak ada yang senang-senang. Ketika kebijakan kenaikan BBM harus diambil, saya berharap jangan terlalu mudah pihak-pihak tertentu mengklaim bahwa mereka yang mencintai rakyat. Kami semua mencintai rakyat. Tidak ada yang tidak menyayangi rakyat," ungkapnya di Kantor Presiden, Rabu (12/6/2013).

Presiden mengatakan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan kondisi masyarakat yang kurang mampu ketika merencanakan kenaikan harga BBM. Pertimbangan ini lalu memunculkan sejumlah alternatif bantuan dan dana kompensasi, seperti melalui beras rakyat miskin, bantuan anak miskin, dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Menurut Presiden, langkah tersebut dinilai tepat karena bertujuan untuk memproteksi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini, lanjutnya, juga dilakukan di negara lain di dunia.

"Ini yang disebut dana kompensasi yang secara moral wajib diberikan kepada saudara kita yang tidak mampu. Bentuk beras rakyat miskin, program keluarga harapan ditingkatkan, bantuan untuk anak-anak miskin ditingkatkan, dan dalam waktu tertentu dan sementara, kita berikan BLSM kepada masyarakat tidak mampu sebagaimana yang kita lakukan pada 2005 dan 2008. Cara ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Cash transfer juga dilaksanakan banyak negara karena ini semua untuk membantu rakyat, untuk social protection," tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak melontarkan kritik terhadap rencana kenaikan BBM yang digulirkan pemerintah. Kritik dan penolakan juga datang dari internal Sekretariat Gabungan, yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Para elite PKS terang-terangan melontarkan penolakan, bahkan melalui spanduk-spanduk yang dipasang di jalan-jalan di Jakarta. PKS menunjukkan sikap bahwa rencana kenaikan BBM hanya akan menyengsarakan rakyat. Dalam rapat Setgab membahas rencana ini di kediaman Wapres Boediono, Selasa malam, pimpinan PKS juga tak hadir.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, hari ini, Rabu siang, massa beratribut PKS melakukan demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di Bundaran HI di Jakarta. Mereka membawa atribut dan spanduk yang antara lain bertuliskan  "BBM naik ongkos naik, rakyat menderita", "Mau puasa, mau daftar sekolah, BBM dinaikin? Mimpi kalee", "BBM naik, sembako naik, rakyat menderita". Ada pula spanduk berisi ajakan "Rakyat bersatu tolak kenaikan BBM". Mereka juga membagikan selebaran kepada pengendara yang melintas.

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

    Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

    Nasional
    Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

    Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

    Nasional
    IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

    IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

    Nasional
    Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

    Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

    Nasional
    IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

    IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

    Nasional
    Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

    Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

    Nasional
    IDI: Varian Delta Virus Corona Lebih Berbahaya, Banyak Menyerang Orang Berusia Muda

    IDI: Varian Delta Virus Corona Lebih Berbahaya, Banyak Menyerang Orang Berusia Muda

    Nasional
    Pemerintah Didorong Berani Ambil Kebijakan Pengetatan Sikapi Lonjakan Kasus Covid-19

    Pemerintah Didorong Berani Ambil Kebijakan Pengetatan Sikapi Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Kabar Gembira, Bodetabek dan Bandung Raya Mulai Bisa Vaksinasi Warga Usia 18 Tahun ke Atas

    Kabar Gembira, Bodetabek dan Bandung Raya Mulai Bisa Vaksinasi Warga Usia 18 Tahun ke Atas

    Nasional
    Respons Parpol Sikapi Prabowo, Anies, dan Ganjar yang Konsisten di 3 Besar Hasil Survei Capres 2024

    Respons Parpol Sikapi Prabowo, Anies, dan Ganjar yang Konsisten di 3 Besar Hasil Survei Capres 2024

    Nasional
    1,9 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Diminta Tarik Rem Darurat

    1,9 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Diminta Tarik Rem Darurat

    Nasional
    Kirim Surat ke Jokowi, Masyarakat Sipil Minta Gerak Cepat Cegah Gelombang Ekstrem Covid-19

    Kirim Surat ke Jokowi, Masyarakat Sipil Minta Gerak Cepat Cegah Gelombang Ekstrem Covid-19

    Nasional
    Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

    Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

    Nasional
    Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

    Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

    Nasional
    KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

    KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X