Kompas.com - 12/06/2013, 16:20 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat mereka yang mengkritik rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak paham kondisi fiskal Indonesia dan dampaknya. Jika tidak dinaikkan, kata Presiden, maka defisit anggaran akan membengkak di atas tiga persen atau melanggar undang-undang.

"Ekonomi kita juga tidak sehat. Kalau ada yang komentar pemerintah mengada-ada, DPR juga begitu, tidak paham bahwa fiskal kita alami masalah," kata Presiden saat acara laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Hal itu dikatakan Presiden ketika menanggapi laporan BPK bahwa defisit anggaran dalam APBN Perubahan 2012 lebih tinggi dibanding di APBN 2011. Laporan BPK itu, kata Presiden, alasan pemerintah melakukan perubahan APBN 2013.

Presiden mengatakan, meningkatnya defisit anggaran lantaran membengkaknya subsidi. Untuk itu, pemerintah ingin mengurangi subsidi BBM. "Jadi kurangi subsidi ada alasannya, ada tujuannya. Kita harus jadi bangsa yang rasional, bisa menalar dengan baik," katanya.

Presiden menjelaskan, biang keladinya dari semua ini adalah melambatnya pertumbuhan di dunia, termasuk Indonesia. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kata Kepala Negara, mengakibatkan pemasukan dari pajak berkurang. Meski demikian, Indonesia dianggap lebih baik jika dibandingkan negara-negara di Eropa yang lebih gaduh.

"Oleh karena itu, kepada pimpinan kementerian/lembaga, kalau ada pengurangan anggaran belanja yang cukup moderat, relatif kecil, pahamilah itu bagian dari solusi. Sampaikan juga kepada DPR itu bagian dari solusi," kata Presiden.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, maka 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Hanya, kenaikan harga BBM itu akan direalisasikan jika DPR menyetujui program kompensasi. Hingga saat ini, masih ada fraksi yang menolak program kompensasi BLSM.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

    Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

    Nasional
    ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

    ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

    Nasional
    Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

    Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

    Nasional
    Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

    Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

    Nasional
    Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

    Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

    Nasional
    Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

    Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

    Nasional
    Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

    Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

    Nasional
    Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

    Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

    Nasional
    Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

    Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

    Nasional
    Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

    Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

    Nasional
    7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

    7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

    Nasional
    Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

    Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

    Nasional
    Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

    Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

    Nasional
    Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

    Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

    Nasional
    Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

    Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X