Kompas.com - 12/06/2013, 13:45 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak hanya memasang spanduk, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga melakukan menolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan berunjuk rasa. Sekitar 400 kader PKS asal Jakarta turun ke jalan melakukan unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (12/6/2013) siang.

Mereka berdemonstrasi dengan membawa spanduk berisi penolakan kenaikan harga BBM. Spanduk itu dibentangkan kader PKS hingga mengelilingi Bundaran HI. Ratusan kader lain berkumpul di depan Hotel Kempinski.

Spanduk tersebut berisi berbagai alasan penolakan kenaikan harga BBM, seperti pemerintah tidak serius mengelola sumber energi dan APBN. Alasan lain, rakyat akan semakin susah dan sengsara jika harga BBM naik.

Spanduk tersebut di antaranya bertuliskan "BBM naik ongkos naik, rakyat menderita", "Mau puasa, mau daftar sekolah, BBM dinaikin? Mimpi kalee", "BBM naik, sembako naik, rakyat menderita". Ada pula spanduk berisi ajakan "Rakyat bersatu tolak kenaikan BBM". Mereka juga membagikan selebaran kepada pengendara yang melintas.

Igo Ilham, anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi PKS, mengatakan, pihaknya meyakini pengurangan subsidi BBM akan menambah beban ekonomi rakyat kecil. Ia menolak jika pemerintah menyebut rakyat mendukung kenaikan harga BBM.

"Bohong kalau rakyat tidak masalah BBM naik. Ada dua kemungkinan (klaim rakyat mendukung). Mereka memang berbohong atau mereka tidak pernah turun ke bawah," kata Igo melalui alat pengeras suara.

Menurut Igo, rencana pemberian bantuan langsung tunai sementara (BLSM) jika harga BBM naik hanya untuk menarik dukungan publik di Pemilu 2014.

"Seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan yang menujukkan keberpihakan kepada masyarakat. Padahal, itu kebijakan karena tidak mengerti, kebodohan (pemerintah)," ucapnya.

"Apa itu BLSM? BLSM itu 'beli langsung suara masyarakat'. Mereka berniat mendapat simpati rakyat," teriak orator lain.

Unjuk rasa hanya berlangsung sekitar dua jam. Sebelum membubarkan diri, mereka menyebut aksi turun ke jalan ini bukan aksi pertama dan terakhir. Dengan jumlah yang lebih banyak, mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan tuntutan yang sama, yakni pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.

"Kita akan bersama sejumlah elemen masyarakat akan terus melanjutkan. Ini permintaan kita, bukan hanya permintaan PKS saja," ucap Igo.

Seperti diberitakan, PKS secara resmi belum memutuskan menolak rencana kenaikan harga BBM. Hanya, sejumlah elite PKS di DPP sudah menyampaikan penolakan dengan berbagai alasan. Sikap itu kemudian dikritik berbagai pihak, terutama koalisi pemerintahan.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

    Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

    Nasional
    KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

    KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

    Nasional
    Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

    Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

    Nasional
    Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

    Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

    Nasional
    Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

    Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

    Nasional
    MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

    MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

    Nasional
    Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

    Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

    Nasional
    Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

    Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

    Nasional
    Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

    Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

    Nasional
    Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

    Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

    Nasional
    Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

    Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

    Nasional
    Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

    Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

    Nasional
    Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

    Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

    Nasional
    Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

    Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

    Nasional
     Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

    Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X