Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Harga BBM Naik, PKS Mulai Turun ke Jalan

Kompas.com - 12/06/2013, 13:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak hanya memasang spanduk, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga melakukan menolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan berunjuk rasa. Sekitar 400 kader PKS asal Jakarta turun ke jalan melakukan unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (12/6/2013) siang.

Mereka berdemonstrasi dengan membawa spanduk berisi penolakan kenaikan harga BBM. Spanduk itu dibentangkan kader PKS hingga mengelilingi Bundaran HI. Ratusan kader lain berkumpul di depan Hotel Kempinski.

Spanduk tersebut berisi berbagai alasan penolakan kenaikan harga BBM, seperti pemerintah tidak serius mengelola sumber energi dan APBN. Alasan lain, rakyat akan semakin susah dan sengsara jika harga BBM naik.

Spanduk tersebut di antaranya bertuliskan "BBM naik ongkos naik, rakyat menderita", "Mau puasa, mau daftar sekolah, BBM dinaikin? Mimpi kalee", "BBM naik, sembako naik, rakyat menderita". Ada pula spanduk berisi ajakan "Rakyat bersatu tolak kenaikan BBM". Mereka juga membagikan selebaran kepada pengendara yang melintas.

Igo Ilham, anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi PKS, mengatakan, pihaknya meyakini pengurangan subsidi BBM akan menambah beban ekonomi rakyat kecil. Ia menolak jika pemerintah menyebut rakyat mendukung kenaikan harga BBM.

"Bohong kalau rakyat tidak masalah BBM naik. Ada dua kemungkinan (klaim rakyat mendukung). Mereka memang berbohong atau mereka tidak pernah turun ke bawah," kata Igo melalui alat pengeras suara.

Menurut Igo, rencana pemberian bantuan langsung tunai sementara (BLSM) jika harga BBM naik hanya untuk menarik dukungan publik di Pemilu 2014.

"Seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan yang menujukkan keberpihakan kepada masyarakat. Padahal, itu kebijakan karena tidak mengerti, kebodohan (pemerintah)," ucapnya.

"Apa itu BLSM? BLSM itu 'beli langsung suara masyarakat'. Mereka berniat mendapat simpati rakyat," teriak orator lain.

Unjuk rasa hanya berlangsung sekitar dua jam. Sebelum membubarkan diri, mereka menyebut aksi turun ke jalan ini bukan aksi pertama dan terakhir. Dengan jumlah yang lebih banyak, mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan tuntutan yang sama, yakni pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.

"Kita akan bersama sejumlah elemen masyarakat akan terus melanjutkan. Ini permintaan kita, bukan hanya permintaan PKS saja," ucap Igo.

Seperti diberitakan, PKS secara resmi belum memutuskan menolak rencana kenaikan harga BBM. Hanya, sejumlah elite PKS di DPP sudah menyampaikan penolakan dengan berbagai alasan. Sikap itu kemudian dikritik berbagai pihak, terutama koalisi pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com