Didepak dari Koalisi, PKS Khawatirkan Nasib Menterinya

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan segera didepak dari barisan partai koalisi. Informasi ini disebutkan sudah diterima oleh salah seorang menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang berasal dari partai tersebut. Meski akan didepak dari koalisi, PKS tetap berharap tiga menterinya tak ikut dicopot oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami khawatir Pasal 17 UUD, yang sebutkan sebagai konsekuensi dari presidensialisme bahwa menteri adalah hak prerogatif presiden. Jadi tidak boleh ada pihak luar yang intervensi soal menteri dalam kabinet karena secara langsung bertentangan dengan konstitusi kita," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Rabu (12/6/2013).

Tiga menteri dari PKS yang saat ini berada di dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri. Fahri menuturkan, di dalam sistem presidensial yang dianut, pejabat publik bukan pejabat tinggi biasa karena menteri itu adalah presiden di bidangnya.

"Tidak bisa menarik dan cabut menteri secara lisan, bisa dianggap menyerang secara konstitusi," imbuhnya.

Saat ditanyakan lebih lanjut tentang sikap PKS yang tidak rela menterinya dicopot, Fahri langsung membantah. Menurutnya, Presiden sebaiknya kembali pada prinsip presidensialisme bahwa partai tidak berdaulat di dalam kabinet.

"Sehingga presiden punya hak prerogatif pilih menterinya, presiden tidak boleh diintervensi. Kami akan konsisten pada itu, ini bukan main-main," kata Fahri.

Seperti diketahui, semua partai koalisi pemerintahan melakukan pertemuan pada Selasa (11/6/2013) malam. Pertemuan dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain SBY, hadir pula Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Setgab Amir Syamsuddin, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

PKS tidak diundang dalam rapat tersebut lantaran sikap penolakannya terhadap rencana kenaikan harga BBM. Sejumlah elite partai koalisi juga sudah gerah dengan sikap yang ditunjukkan PKS. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menuding PKS munafik karena bersikap menolak, tetapi tetap ingin berada di koalisi.

Apa sanksi PKS?

Di dalam kontrak koalisi yang disepakati pada tanggal 15 Oktober 2009, disebutkan bahwa semua partai koalisi harus mendukung kebijakan pemerintah. Namun, jika ada anggota koalisi yang tidak sepakat, maka hal tersebut diatur dalam butir kelima yang berisi sebagai berikut:

"Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik. Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet."