Kompas.com - 12/06/2013, 08:27 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsistensi Partai Keadilan Sejahtera kembali diuji dalam menyikapi rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jika akhirnya PKS berubah sikap, partai pimpinan Anis Matta itu dinilai layak "dihukum" publik dalam pemilu 2014.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan, publik menjadikan berbagai spanduk berisi penolakan kenaikan harga BBM sebagai bukti otentik pilihan sikap PKS. Jika berubah sikap, PKS tak konsisten.

"Kenaikan BBM bukan persoalan enteng karena akan memengaruhi nasib jutaan rakyat Indonesia. Jika mereka bermain-main dengan wacana retoris, tentu partai ini memang layak dihukum di pemilu. Jika akhirnya mereka menjilat lidahnya sendiri dan sepakat mendukung dengan kebijakan yang sempat ditentangnya, publik akan menilai tidak konsistennya PKS," kata Gun Gun, kepada Kompas.com, Rabu (12/6/2013).

Hal itu dikatakan Gun Gun ketika dimintai tanggapan rencana Sidang Majelis Syuro PKS hari ini untuk memutuskan sikap terkait rencana kenaikan harga BBM. Sidang juga akan menyinggung keberadaan PKS di koalisi pemerintahan.

Gun Gun melihat, ada perpecahan di internal PKS dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM. Sejumlah elit DPP PKS lantang menentang rencana kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Sebaliknya, elit PKS yang berada di kabinet pemerintahan secara terbuka mengaku mendukung.

Gun Gun menambahkan, pemasangan spanduk oleh PKS tidak akan bermanfaat jika ternyata orientasinya hanya untuk pencitraan. PKS tidak boleh bersikap ganda, apalagi mempermainkan persepsi publik dengan strategi manipulasi psikologis.

"Ini bukan soal tepat tidaknya rencana kenaikan harga BBM, tapi lebih kepada pilihan sikap politik partai dan elit yang harus konsisten. Politik itu soal pilihan dan konsistensi atas sikap yang sudah diambil," kata Gun Gun.

Untuk kesekian kalinya, PKS kembali memilih bersikap berseberangan dengan koalisi. Sikap penolakan yang diutarakan sejumlah elite PKS tak senada dengan sikap kadernya yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Atas sikap PKS ini, sejumlah partai koalisi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan koalisi untuk mendisiplinkan partai tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

    Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

    Nasional
    UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota 'Nusantara'

    UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota "Nusantara"

    Nasional
    Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

    Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

    Nasional
    Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

    Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

    Nasional
    Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

    Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

    Nasional
    Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

    Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

    Nasional
    10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

    10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

    Nasional
    Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

    Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

    Nasional
    Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

    Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

    Nasional
    Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

    Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

    Nasional
    Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

    Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

    Nasional
    Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

    Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

    Nasional
    Update 18 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 58,14 Persen

    Update 18 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 58,14 Persen

    Nasional
    KPK Geledah Sejumlah Rumah di Kabupaten PPU dan Balikpapan Terkait Dugaan Korupsi Bupati Abdul Gafur

    KPK Geledah Sejumlah Rumah di Kabupaten PPU dan Balikpapan Terkait Dugaan Korupsi Bupati Abdul Gafur

    Nasional
    Ryamizard Buka Suara, Sebut Perintah Jokowi Sewa Satelit 123 Meski Tak Ada Anggaran

    Ryamizard Buka Suara, Sebut Perintah Jokowi Sewa Satelit 123 Meski Tak Ada Anggaran

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.