Kompas.com - 11/06/2013, 22:45 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat menilai anggota dewan perlu meninjau langsung ke Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, pascainsiden rusuh, Minggu (9/6/2013). Usulan ini pun akan segera disampaikan ke pimpinan DPR.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2013). "Kami juga akan melakukan konsultasi dengan pimpinan DPR. Komisi IX dalam rapatnya kemarin untuk mempertimbangkan bagaimana ada pengawasan bagi DPR terkait persoalan itu. Mudah-mudahan juga ada beberapa orang yang bisa langsung memantau," ujar Rieke.

Menurut Rieke, keinginan Komisi IX untuk meninjau langsung ke lokasi adalah sebagai bentuk permintaan para relawan yang berharap kehadiran DPR di Jeddah. Rieke mengatakan, kedatangan Komisi IX bisa dimanfaatkan untuk mengawasi tentang kesiapan KJRI Jeddah melayani para TKI yang hendak mengurus visa kerja.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku belum mendapat permohonan kunjungan kerja ke luar negeri dari Komisi IX. Tetapi, Pramono mengatakan, parlemen memang memiliki fungsi di bidang pengawasan. "Tentunya, pimpinan nantinya akan melihat urgensi kedatangannya dulu," kata Pramono.

Seperti diberitakan, ribuan pekerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, dikabarkan mengamuk di Konsulat Jendral RI, Minggu (9/6/2013) waktu setempat. Mereka membakar beragam perkakas di pintu masuk konsulat dan berusaha menerobos untuk melakukan pembakaran gedung. Aksi tersebut dipicu kemarahan atas proses dokumen perjalanan.

Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur, seperti dikutip Arab News, mengatakan, semua diplomat dan staf konsuler aman. Kru pertahanan sipil, polisi, pasukan khusus, dan ambulans Bulan Sabit Merah turun ke tempat kejadian untuk memulihkan ketertiban. Jalan menuju ke konsulat ditutup. Kerusuhan ini adalah buntut insiden pada Sabtu (8/6/2013).

Saat itu, para pekerja perempuan Indonesia "menyerbu" konsulat untuk mendapatkan dokumen perjalanan. Setidaknya tiga perempuan terluka dan pingsan. Para pekerja Indonesia di Arab Saudi yang tak memiliki izin bekerja punya tenggat waktu hingga 3 Juli 2013 untuk "melegalkan" keberadaan dan aktivitas mereka. Dokumen yang harus dipastikan mereka miliki adalah visa kerja.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perseteruan antara para pekerja, polisi, dan pejabat konsulat diduga dipicu frustrasi para pekerja karena lamanya proses pengurusan dokumen dan kurangnya pengorganisasian di konsulat.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Nasional
    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Nasional
    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Nasional
    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Nasional
    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Nasional
    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Nasional
    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Nasional
    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Nasional
    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Nasional
    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Nasional
    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Nasional
    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Nasional
    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X