Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Sahkan Kabupaten Musi Rawas Utara

Kompas.com - 11/06/2013, 18:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie mengesahkan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (11/6/2013). Keputusan itu diambil setelah seluruh fraksi menyetujui usulan pembentukan kabupaten tersebut. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, keputusan itu diambil melalui pemikiran panjang, khususnya terkait batas wilayah yang sempat tidak terselesaikan. Namun begitu, keputusan akhir diambil setelah dilakukan berbagai kajian sebelumnya.

"Kita sepakat DOB (Daerah Otonomi Baru) memerlukan ketelitian dalam melihat permasalahan," kata Gamawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar mengatakan, pembentukan kabupaten tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah yang menjamin hubungan antardaerah lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut. "Untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Presidium Musi Rawas Utara Azkar Badri menyambut baik keputusan ini. Menurutnya, keputusan tersebut memberikan dampak signifikan pada Musi Rawas Utara, khususnya di sektor pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. "Sudah tidak ada konflik, dan kita sepakat menjaga amanah mensejahterakan masyarakat," kata Azkar.

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki luas wilayah keseluruhan 6.008,55 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 206.000 jiwa. Setengah dari luas keseluruhan wilayah yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kawasan hutan yang terdiri dari hutan suaka alam, hutan lindung, dan hutan pengelolaan. Sementara itu, sebagian lainnya digunakan untuk permukiman penduduk dan industri.

Untuk potensi kekayaan tambang, kabupaten Musi Rawas Utara memiliki batubara, minyak dan gas bumi serta emas. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki potensi di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com