Kompas.com - 11/06/2013, 17:04 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung mempertanyakan langkah pemerintah yang sudah membagikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang digunakan untuk mengambil beras miskin alias raskin. Padahal, dana kompensasi terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum disetujui dewan.

"Seharusnya, pemerintah itu, untuk program kompensasi kepada rakyat yang terkena dampak dari kenaikan BBM, itu dilakukan setelah dapat persetujuan dari dewan. Tentunya kalau sudah dilakukan, jadi pertanyaan dari mana sumber dana (kartu raskin) di APBN," ujar Pramono, di Kompleks Parlemen, Selasa (11/6/2013).

Pramono mengaku tak tahu sumber dana pengadaan kartu tersebut. Seharusnya, kata dia, pemerintah menunggu persetujuan dana kompensasi di DPR.

"Jangan kemudian nikahnya belum, tapi sudah buat baju untuk anak dan istri. Tidak eloklah," katanya.

Seperti diberitakan, pada tanggal 6 Juni lalu, pemerintah sudah membagikan KPS yang digunakan sebagai kartu identitas untuk penerima dana kompensasi. Pada tahap awal, kartu ini akan dipakai untuk mengambil beras miskin (raskin). Namun, tidak tertutup kemungkinan kartu itu bisa digunakan untuk program lainnya.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjelaskan, ada atau tidaknya program perlindungan sosial, raskin tetap dibagikan kepada masyarakat. Sebab, dana raskin sudah dialokasikan lebih dulu.

Raskin merupakan salah satu program perlindungan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM. Pemerintah menaikkannya dari 12 kali per tahun menjadi 15 kali tahun ini. Tahun depan, terhitung sejak Januari 2014, jatah raskin yang sebelumnya 15 kilogram menjadi 20 kilogram. Selain itu, pemerintah mengalokasikan program senilai Rp 4-5 triliun ini untuk 15,5 juta rumah tangga miskin sasaran di seluruh Tanah Air.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

    Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

    Nasional
    Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

    Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

    Nasional
    Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

    Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

    Nasional
    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

    Nasional
    Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

    Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

    Nasional
    Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

    Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

    Nasional
    Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

    Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

    Nasional
    DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

    DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

    Nasional
    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Bukan Sesuatu yang Aneh

    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Bukan Sesuatu yang Aneh

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah Berstatus Level 3

    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah Berstatus Level 3

    Nasional
    Wapres Tekankan Transformasi ASN Harus Diiringi Penguatan Nilai

    Wapres Tekankan Transformasi ASN Harus Diiringi Penguatan Nilai

    Nasional
    KPK Beberkan 3 Model Strategi Pemberantasan Korupsi

    KPK Beberkan 3 Model Strategi Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Siapkan SDM Unggul, Kementerian KP Lantik Taruna Politeknik KP Dumai

    Siapkan SDM Unggul, Kementerian KP Lantik Taruna Politeknik KP Dumai

    Nasional
    Penuhi Target Akhir Tahun WHO, Menlu Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19

    Penuhi Target Akhir Tahun WHO, Menlu Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Sebelum Batalkan PPKM Level 3, Pemerintah Sudah Pertimbangkan Penyebaran Omicron

    Sebelum Batalkan PPKM Level 3, Pemerintah Sudah Pertimbangkan Penyebaran Omicron

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.