Kompas.com - 11/06/2013, 16:57 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, sepakat dengan langkah KPU mencoret seluruh bakal caleg yang diusung oleh parpol di daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Menurut Kristiadi, KPU sudah memberikan pelajaran kepada parpol mengenai pentingnya keterwakilan perempuan.

"Setuju (dicoret). (Itu menunjukkan) bahwa KPU tegas. Partai-partai itu seharusnya dapat menjaga keterwakilan perempuan," kata Kristiadi saat ditemui usai seminar Mau Dibawa ke Mana Indonesia? di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Kristiadi menilai, syarat 30 persen keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi oleh parpol sebenarnya bukanlah persoalan sulit untuk dipenuhi. Pasalnya, banyak perempuan di daerah yang pantas untuk duduk di kursi parlemen. Namun, parpol pun harus pandai dalam memilih para caleg perempuan yang benar-benar berkualitas.

"Perempuan (yang diusung) juga harus mengerti bagaimana perspektif politik yang baik yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Seperti diberitakan, empat parpol kehilangan kesempatan meraup suara di sejumlah dapil karena dinilai tak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di dapil tertentu. Mereka adalah Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jabar IX, PPP untuk dapil Jawa Barat II dan Jateng III, PAN dapil Sumbar I, dan PKPI untuk dapil Jabar V, Jabar VI, dan NTT I. Keempat parpol itu terpaksa kehilangan sejumlah dapil lantaran seluruh bakal calegnya di dapil tersebut dicoret.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan, sesuai dengan peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, syarat minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen untuk setiap dapil. Jika parpol tidak dapat memenuhi jumlah minimal tersebut, seluruh bakal caleg yang maju di dapil tersebut terancam dicoret.

Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjelaskan, alasan lain dicoretnya sejumlah dapil dari keempat partai tersebut diakibatkan penempatan nomor urut bakal caleg perempuan. Menurutnya, salah penempatan perempuan pada nomor urut juga bisa dikategorikan tidak memenuhi syarat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Fasilitas Isoman di Hotel Bebani Anggaran, Rumah Dinas DPR Dapat Dimaksimalkan

    Fasilitas Isoman di Hotel Bebani Anggaran, Rumah Dinas DPR Dapat Dimaksimalkan

    Nasional
    Praperadilan Tolak Gugatan Angin Prayitno Aji, KPK Lanjutkan Penyidikan

    Praperadilan Tolak Gugatan Angin Prayitno Aji, KPK Lanjutkan Penyidikan

    Nasional
    UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

    UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

    Nasional
    Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

    Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

    Nasional
    Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

    Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

    Nasional
    3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

    3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

    Nasional
    Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

    Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

    Nasional
    Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

    Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

    Nasional
    Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga 'Tracer' Covid-19 di Sleman

    Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga "Tracer" Covid-19 di Sleman

    Nasional
    Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

    Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

    Nasional
    Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

    Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

    Nasional
    Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

    Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

    Nasional
    Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

    Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

    Nasional
    Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

    Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

    Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X