Kompas.com - 11/06/2013, 15:13 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal, mempertanyakan maksud Partai Demokrat meminta PKS mengibarkan bendera saat penyerahan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Menurut Refrizal, partainya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bukan karena ingin membentuk opini publik.

"Enggak ada urusannya sama citra kalau kami nolak BBM. Jadi, apa urusannya Partai Demokrat meminta PKS kibar bendera saat pembagian BLSM. Buat apa Demokrat perintah-perintah PKS?" ujar Refrizal di Kompleks Parlemen, Selasa (11/6/2013).

Refrizal menilai, Partai Demokrat sebaiknya mengurus partainya sendiri saja dan tak perlu mengomentari sikap partai lainnya. Ia menuturkan komitmen PKS hingga saat ini adalah menolak kenaikan harga BBM juga pengucuran dana BLSM.

"Bagi saya, BLSM tidak mendidik masyarakat. Bagi kami, lebih bagus kalau masyarakat dibangun infrastruktur dan lapangan kerja," kata anggota Komisi VI DPR ini.

PKS masih menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintah. Partai Demokrat sudah mengaku gerah dengan ulah anggota koalisi pemerintahan itu.

Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memberikan tempat bagi PKS di koalisi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Presiden bahkan memberikan izin pada PKS untuk mengibarkan benderanya saat pembagian dana BLSM.

"Kalau mau menolak ataupun punya indikasi bahwa ini program akal-akalan Demokrat jelang pemilu, pasang saja bendera di sana. SBY juga sudah setuju kok," ujar Max dalam wawancara dengan Kompas.com di ruang kerjanya, kemarin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Max menuturkan, partainya sama sekali tidak perlu mengibarkan bendera partai saat pembangian dana BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Lagi pula, kata Max, pemberian dana BLSM juga diatur oleh Kementerian Sosial yang menterinya berasal dari PKS. Anggota Komisi I DPR itu menuding sikap penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM hanyalah strategi partai itu dalam mengeliminasi opini publik yang buruk dari perkara hukum yang membelit petinggi partai Islam itu.

"Tidak hanya itu, apalagi dia (PKS) sudah pasang-pasang spanduk itu penolakan BBM. Padahal, kenaikan BBM itu domain pemerintah. Dia sudah intervensi," ucap Max.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

    Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

    Nasional
    Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

    Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

    Nasional
    PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

    PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

    [POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

    Nasional
    Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

    Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

    Nasional
    Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

    Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

    Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

    Nasional
    Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

    Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

    Nasional
    KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

    KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

    Nasional
    Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

    Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

    Nasional
    4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

    4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

    Nasional
    Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

    Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

    Nasional
    KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

    KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

    Nasional
    Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

    Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

    Nasional
    Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

    Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.