Kompas.com - 11/06/2013, 15:13 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal, mempertanyakan maksud Partai Demokrat meminta PKS mengibarkan bendera saat penyerahan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Menurut Refrizal, partainya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bukan karena ingin membentuk opini publik.

"Enggak ada urusannya sama citra kalau kami nolak BBM. Jadi, apa urusannya Partai Demokrat meminta PKS kibar bendera saat pembagian BLSM. Buat apa Demokrat perintah-perintah PKS?" ujar Refrizal di Kompleks Parlemen, Selasa (11/6/2013).

Refrizal menilai, Partai Demokrat sebaiknya mengurus partainya sendiri saja dan tak perlu mengomentari sikap partai lainnya. Ia menuturkan komitmen PKS hingga saat ini adalah menolak kenaikan harga BBM juga pengucuran dana BLSM.

"Bagi saya, BLSM tidak mendidik masyarakat. Bagi kami, lebih bagus kalau masyarakat dibangun infrastruktur dan lapangan kerja," kata anggota Komisi VI DPR ini.

PKS masih menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintah. Partai Demokrat sudah mengaku gerah dengan ulah anggota koalisi pemerintahan itu.

Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memberikan tempat bagi PKS di koalisi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Presiden bahkan memberikan izin pada PKS untuk mengibarkan benderanya saat pembagian dana BLSM.

"Kalau mau menolak ataupun punya indikasi bahwa ini program akal-akalan Demokrat jelang pemilu, pasang saja bendera di sana. SBY juga sudah setuju kok," ujar Max dalam wawancara dengan Kompas.com di ruang kerjanya, kemarin.

Max menuturkan, partainya sama sekali tidak perlu mengibarkan bendera partai saat pembangian dana BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Lagi pula, kata Max, pemberian dana BLSM juga diatur oleh Kementerian Sosial yang menterinya berasal dari PKS. Anggota Komisi I DPR itu menuding sikap penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM hanyalah strategi partai itu dalam mengeliminasi opini publik yang buruk dari perkara hukum yang membelit petinggi partai Islam itu.

"Tidak hanya itu, apalagi dia (PKS) sudah pasang-pasang spanduk itu penolakan BBM. Padahal, kenaikan BBM itu domain pemerintah. Dia sudah intervensi," ucap Max.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.