Hidayat: PKS Bukan Bawahan Partai Demokrat

Kompas.com - 11/06/2013, 14:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menolak permintaan Partai Demokrat agar pihaknya memasang bendera pada saat bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) disalurkan. Menurutnya, PKS tidak berkedudukan sebagai bawahan Partai Demokrat sehingga partai pemenang Pemilu 2009 itu tak bisa memerintah PKS seenaknya.

"PKS bukan bawahannya Demokrat, aneh kalau yang nyuruh Demokrat. Kami setara, mestinya saling menghormati, tidak perlu saling menuduh; ada kesetaraan," kata Hidayat di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Selain itu, Hidayat juga menyayangkan adanya sejumlah politisi Partai Demokrat yang mendorong PKS untuk keluar dari koalisi. Baginya hal tersebut sangat tidak etis karena PKS berkoalisi dengan pemerintah dan bukan dengan Partai Demokrat.

"PKS tidak berkoalisi dengan Demokrat, PKS bukan bawahan Demokrat, aneh kalau disuruh-suruh Partai Demokrat. PKS menolak kenaikan BBM, masalah tetap atau keluar dari koalisi itu nanti," ujarnya.

Seperti diketahui, Partai Demokrat gerah dengan manuver mitra koalisinya, PKS, yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memberikan tempat bagi PKS dalam barisan koalisi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Presiden bahkan mengizinkan PKS untuk mengibarkan bendera partainya saat pembagian BLSM. Menurut Max, Presiden SBY sudah menyetujui hal tersebut.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorCaroline Damanik

    Terkini Lainnya

    Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

    Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

    Nasional
    LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

    LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

    Nasional
    Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

    Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

    Nasional
    Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

    Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

    Nasional
    Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

    Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

    Nasional
    Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

    Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

    Nasional
    Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

    Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

    Nasional
    Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

    Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

    Nasional
    Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

    Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

    Nasional
    Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

    Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

    Nasional
    Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

    Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

    Nasional
    Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

    Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

    Nasional
    TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

    TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

    Nasional
    Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

    Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

    Nasional
    Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

    Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

    Nasional

    Close Ads X