Kompas.com - 11/06/2013, 12:28 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani memprotes keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menganulir semua bakal caleg Gerindra dari daerah pemilihan Jawa Barat V. Keputusan ini diambil KPU karena ada salah satu bakal caleg yang terdaftar juga di partai lain. 

"KPU tidak fair, seharusnya kalau memang ada indikasi ganda disampaikan dulu kepada partai. Selain itu, menurut PKPU, seharusnya kalau ada bakal caleg perempuan yang bermasalah bisa digantikan dengan caleg perempuan lain untuk memenuhi keterwakilan perempuan," ujar Muzani, di Kompleks Parlemen, Selasa (11/6/2013).

KPU memutuskan, salah satu caleg Gerindra dari Jawa Barat V bernama Nur Rahmawati gugur karena terdaftar juga sebagai caleg di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dengan gugurnya Nur, maka komposisi keterwakilan perempuan Gerindra tidak memenuhi syarat sehingga seluruh bakal caleg dari dapil Jawa Barat V pun dinyatakan gugur.

Menurut Muzani, pihaknya sudah memberitahu KPU pada masa perbaikan tentang status Nur yang sudah menyatakan mundur dari pencalegan PKPI pada tanggal 18 Mei 2013.

"Dia sudah menyatakan akan maju dengan Gerindra, jadi harusnya tidak masalah. Saya tidak tahu kenapa PKPI masih memasukkan nama yang bersangkutan lagi," katanya.

Muzani menyatakan, partainya melakukan tindak lanjut dengan melaporkan keputusan KPU ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari ini.

"Saya berharap KPU berlaku fair, melakukan tugasnya sesuai peraturan KPU. Kami sudah protes dengan tidak menandatangani berita acara, selanjutnya kami lapor ke Bawaslu," ujar Muzani.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

    Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

    Nasional
    5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

    5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

    Nasional
    Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

    Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

    Nasional
    ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

    ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

    Nasional
    Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

    Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

    Nasional
    Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

    Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

    Nasional
    Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

    Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

    Nasional
    Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

    Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

    Nasional
    Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

    Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

    Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

    Nasional
    Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

    Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

    Nasional
    Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

    Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

    Nasional
    Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

    Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

    Nasional
    Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

    Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

    Nasional
    Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

    Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X